BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali mengambil langkah untuk menekan laju inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Operasi Pasar Murah dijadwalkan berlangsung di enam lokasi pada 15-17 September 2026.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi perhatian pemerintah, terutama di tengah kondisi inflasi yang masih perlu dikendalikan.

“Operasi pasar murah ini bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Amsakar, Senin (14/9/2026).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam mencatat inflasi tahunan Batam pada Agustus 2026 mencapai 4,03 persen. Komoditas makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu kelompok yang memberikan tekanan terhadap inflasi.

Operasi pasar murah tersebut digelar Disperindag Batam bersama Asosiasi Distributor Kota Batam (ADKB), Perum Bulog Batam, Pertamina SAM Kepri, agen dan pangkalan LPG, serta sejumlah mitra binaan Pemko Batam. Sekitar 50 pelaku usaha dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Hari pertama, Selasa (15/9), pasar murah dipusatkan di Lapangan Bola Kampung Tua Tanjung Uma, Lubuk Baja, dan depan Kantor Camat Bengkong. Kegiatan berlanjut pada Rabu (16/9) di Lapangan Bola Baloi Permai, Batam Kota, serta Fasum RW 12 Kavling Senjulung, Kabil, Nongsa.

Sementara pada Kamis (17/9), kegiatan berlangsung di Flamboyan Community Centre, Sei Pelunggut, Sagulung, dan pelataran Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah, Tanjung Uncang, Batu Aji. Seluruh lokasi melayani masyarakat mulai pukul 08.30 hingga 12.00 WIB.

Komoditas yang disediakan meliputi beras, minyak goreng, Minyakita, gula, telur, cabai, bawang, daging ayam, daging sapi, ikan, sayuran, buah-buahan, tepung, mi, hingga LPG 3 kilogram. Harga yang ditawarkan menggunakan harga distributor sehingga diharapkan lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

Amsakar menegaskan pengendalian inflasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah, distributor dan pelaku usaha diminta menjaga kelancaran pasokan agar kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang wajar.

“Yang paling penting masyarakat merasakan manfaatnya. Pemerintah akan terus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga melalui langkah yang terukur dan kolaboratif,” ujarnya.