BATAM – Ombudsman Republik Indonesia melakukan supervisi penilaian maladministrasi pelayanan publik di Polresta Barelang, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan pelayanan kepolisian berjalan sesuai standar, transparan, dan akuntabel.

Supervisi berlangsung di Ruang Rapat Siwas Polresta Barelang sekitar pukul 09.00 WIB. Kegiatan dihadiri Kabag SDM Polresta Barelang Kompol Hendrianto, S.H., M.H., Wakasat Intelkam AKP Buhedi Sinaga, S.H., Ka SPKT AKP Djulmi Aswirman Amir, Kasiwas AKP Puji Hastuti, serta sejumlah operator pelayanan publik.

Tim Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau dipimpin Dr. Lagat Parroha Patar Siadari, S.E., M.H., bersama Ade Sprialdi Asevirial, Nina Aryana, Marthin Octavianus Simanungkalit, dan Rama Syaputra.

Dalam supervisi tersebut, tim melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek pelayanan publik, terutama layanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Penilaian mencakup kesesuaian prosedur, standar operasional, serta pemenuhan prinsip pelayanan publik.

Melalui evaluasi ini, Polresta Barelang diharapkan dapat mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hasil penilaian Ombudsman RI dijadwalkan diumumkan pada 16 Desember 2026.

Polresta Barelang menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan humanis. Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian atau ingin melaporkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dapat menghubungi layanan Call Center 110 secara gratis.