BATAM – Satreskrim Polresta Barelang mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite yang dibeli dari SPBU Sungai Panas, Batam Kota. Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang pria berinisial F.R. (44) yang diduga menimbun dan menjual kembali Pertalite secara ilegal dengan harga Rp17.000 per botol.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Lobby Mapolresta Barelang, Kamis (19/11/2026), dipimpin Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Agung Tri Poerbowo, didampingi jajaran Satreskrim dan Humas.
Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sekitar SPBU Sungai Panas. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian pada Rabu (11/11/2026) dini hari.
Sekitar pukul 03.38 WIB, petugas mendapati mobil Toyota Vios merah bernomor polisi BP 1514 YU berulang kali mengisi Pertalite di SPBU tersebut. Setelah pengisian, pengemudi membawa kendaraan ke sebuah warung di sekitar lokasi, lalu menyedot BBM dari tangki menggunakan mesin pompa dan selang untuk dipindahkan ke dalam jerigen.
Aktivitas serupa kembali dilakukan sekitar pukul 03.53 WIB. Setelah memastikan dugaan penyalahgunaan BBM tersebut, petugas melakukan penindakan pada pukul 04.04 WIB dan mengamankan pengemudi beserta sejumlah barang bukti.
Dari hasil pemeriksaan, F.R. diduga menggunakan kendaraan pribadi untuk membeli Pertalite, kemudian memindahkannya dari tangki mobil ke jerigen. BBM tersebut selanjutnya dikemas ke dalam botol bekas air mineral berkapasitas 1,5 liter untuk dijual kembali kepada pihak lain seharga Rp17.000 per botol.
Polisi menyita satu unit Toyota Vios merah, empat jerigen berisi Pertalite, satu mesin pompa, satu selang sepanjang sekitar satu meter, serta 90 botol air mineral berkapasitas 1,5 liter berisi Pertalite. Barang bukti lainnya berupa kunci mobil, satu unit handphone Realme Note 60X, dan barcode Pertamina sesuai spesifikasi kendaraan.
Atas dugaan perbuatannya, F.R. dijerat Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pasal tersebut mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi atau pendistribusiannya mendapat penugasan pemerintah, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.
Polresta Barelang menegaskan akan terus menindak praktik penyalahgunaan BBM yang merugikan masyarakat dan mengganggu distribusi energi. Kepolisian juga mengajak masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran maupun gangguan keamanan melalui layanan Polisi 110.


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.