Pekanbaru – Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua DPRD Riau Komisi V panggil Kepala Dinas Ketenagakerjaan sebagai mitra kerja bersama petinggi PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Haering di warnai dengan aksi walk out anggota DPRD Riau Komisi V Ade Agus Hartanto Fraksi PKB yang juga merupakan Ketua Fraksi PKB sekaligus Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau.
RDP dihadiri oleh Syafrudin Poti sebagai unsur pimpinan DPRD Riau dari Fraksi PDIP, Robin Hutagalung Ketua Komisi V dari Fraksi PDIP, Wakil Ketua Komisi V Karmila Sari dari Fraksi Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau, ada juga Sekretaris Komisi V Syamsu Rizal, anggota Komisi V Marwan Yohanis, anggota Komisi V Arnita Sari dan Ade Agus Hartanto yang sudah dua periode menduduki kursi legislatif DPRD Riau dari Fraksi PKB.
Imron Rosyadi Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau hadir dengan beberapa orang Kepala Bidangnya dalam memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat ini. Dari pihak perusahaan, PT PHR hadir Rudi Arif VP Coorparate Affairs, Manager Humas Media PHR Onggi, Rinta Staf Humas Media PHR, Wan Dedi Manager Operasional PHR, dan ada dokter klinik PHR serta Manager Safety, Health and Environment (SHE) PHR.
Dalam pembukaan acara yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Syafruddin Poti menyampaikan empat poin penting hasil resume dari RDP sebelumnya yang telah disepakati bersama oleh peserta RDP pertama.
“Membuka catatan resume pada RDP pertama yang telah disepakati oleh peserta yang hadir bahwa PHR pada saat RDP kedua ini pertama menghadirkan vendor-vendor yang karyawannya meninggal di lokasi kerja PHR (PT. Pertamina Hulu Rokan, PT. Asrindo Citra Seni Satria, PT. Andalan Permata Buana, PT. Asia Petrocom Service), kedua disepakati agar PHR membawa data daftar nama-nama perusahaan yang masuk sebagai vendor PHR, ketiga PHR diharapkan melaporkan jumlah Tenaga Kerja baik sebagai Tenaga Kerja karyawan tetap PHR sendiri maupun daftar Tenaga Kerja yang berasal dari vendor atau kontraktor yang menerima pekerjaan dari PHR dan yang terakhir hadirnya Direktur Utama PT PHR, “ sampai Poti sapaan akrab Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi PDIP ini.
Dalam rapat disaat Kadisnaker Riau Imron Rosyadi agar menyampaikan laporannya namun disini terjadi ricuh atas ungkapan kata yang di anggap tak elok di ruang rapat dewan yang terhormat, seolah-olah bagi Imron Rosyadi beberapa nyawa yang hilang melayang tak ada harganya.
“Saat ini kami hadir untuk melaporkan kematian nyawa baru 7 orang,” kutipan kata Imron mengawali pembicaraan dengan santai tanpa rasa bersalah di air mukanya penuh senyuman seperti kematian karyawan itu bukan suatu masalah besar.
Hal ini tentu saja membuat berang Pimpinan rapat yakni Syafruddin Poti dan langsung meminta Imron Rosyadi tidak usah menyelesaikan laporanya. “Jadi TARGET bapak berapa orang yang harus mati lagi?, “ ucap Poti tegas.
Tak lama pimpinan sidang mempersilahkan Ade Agus Hartanto untuk menyampaikan pendapatnya.
“Yang kita lakukan disini adalah sesuai kesepakatan bersama agar pimpinan PHR hadir disini, bila memang tidak bisa hadir di rapat ini, tidak usah dilanjutkan, berarti pimpinan PHR tidak menghargai anggota DPRD Riau yang akan membahas terkait hilangnya nyawa karyawan PHR dan bukan itu saja tak ada gunanya dilanjutkan RDP ini”, tegas Ade.
Tak berselang lama Ade Agus Hartanto pun keluar meninggalkan ruang rapat.
RDP kedua DPRD Riau Komisi V bersama Mitra kerja nya yakni Dinas Ketenagakerjaan yang memanggil PT PHR berakhir dengan suasana yang masgul tanpa dapat membuat hasil suatu apapun, Syafruddin Poti menutup RDP ini dengan wajah penuh kekecewaan. Sidang berakhir dengan menjadwalkan ulang RDP pada 02 Februari yang harus memastikan Direktur Utama PT PHR dapat hadir bertatap muka langsung dengan anggota DPRD Riau. (Teti Guci)
