Pekanbaru — Dunia tengah menghadapi gelombang pelonggaran moneter terbesar sejak krisis keuangan global 2008. Dalam dua tahun terakhir, bank sentral di seluruh dunia tercatat telah memangkas suku bunga sebanyak 312 kali, dan lebih dari 82 persen di antaranya dilakukan hanya dalam enam bulan terakhir.

Fenomena ini menandai berakhirnya era pengetatan moneter 2022–2023, ketika suku bunga terus dinaikkan untuk menekan inflasi. Kini, arah kebijakan global berbalik total: fokusnya bukan lagi menahan laju harga, melainkan menghidupkan kembali mesin pertumbuhan ekonomi yang mulai tersendat.

BI Potong Bunga, Menkeu Suntik Likuiditas

Indonesia tidak ingin tertinggal dalam gelombang stimulus global tersebut. Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 150 basis poin sejak September 2024, dan menahannya di level 4,75 persen pada Oktober 2025.
Kebijakan ini menjadi upaya menjaga keseimbangan antara dorongan pertumbuhan ekonomi, perluasan kredit perbankan, serta stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah arus modal global yang mudah berubah.

Langkah BI ini mendapat penguatan dari sisi fiskal melalui kebijakan agresif Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pemerintah memindahkan Rp 200 triliun dana dari rekening di Bank Indonesia ke bank-bank pelat merah seperti BNI, BRI, dan Mandiri melalui skema deposit on call.

Langkah ini — yang populer disebut sebagai “melempar uang” ke bank — menjadi bentuk koordinasi erat antara kebijakan moneter dan fiskal untuk memperkuat likuiditas sistem keuangan nasional. Tujuannya jelas: memastikan pemangkasan suku bunga tidak hanya berhenti di angka statistik, tetapi benar-benar mengalir ke sektor riil melalui penyaluran kredit produktif.

Stimulus Kuat, Risiko Nyata

Meski menjanjikan, strategi dobel stimulus ini menyimpan sejumlah risiko serius. Para ekonom menilai, likuiditas berlebih dan suku bunga rendah bisa menurunkan minat investor asing terhadap aset Rupiah. Akibatnya, Indonesia berpotensi menghadapi arus modal keluar (capital outflow) yang menekan nilai tukar.

Selain itu, koordinasi yang terlalu erat antara BI dan Kementerian Keuangan menimbulkan kekhawatiran atas independensi bank sentral. Bila kebijakan moneter terlalu menuruti arah fiskal, risiko fiscal dominance dapat muncul, di mana BI kehilangan kebebasan untuk menjaga stabilitas jangka panjang.

Dari sisi perbankan, suntikan dana murah juga menimbulkan bahaya moral hazard. Tanpa pengawasan yang ketat, bank bisa tergoda menyalurkan kredit tanpa seleksi ketat, yang berpotensi meningkatkan Non-Performing Loan (NPL) di masa depan.

Pertanyaan pun muncul: apakah sistem perbankan nasional benar-benar siap menyerap dan menyalurkan Rp 200 triliunsecara bijak dan produktif?

Jalan Tengah yang Harus Ditempuh

Untuk memaksimalkan manfaat tanpa terjebak risiko, para analis menilai pemerintah dan BI harus menempuh jalan tengah yang terukur.

Pertama, penempatan dana Rp 200 triliun perlu disertai mekanisme pengawasan ketat dan syarat jelas mengenai sektor penyaluran, seperti ekspor, manufaktur, dan UMKM produktif.

Kedua, BI harus menjaga komunikasi kebijakan yang transparan agar pasar memahami bahwa keputusan menahan suku bunga di 4,75 persen bukan karena tekanan politik, tetapi bentuk kehati-hatian terhadap kondisi global.

Ketiga, pemerintah wajib memperkuat fondasi struktural ekonomi melalui reformasi birokrasi, kemudahan investasi, dan peningkatan infrastruktur logistik. Tanpa perbaikan struktural, stimulus hanya akan meningkatkan likuiditas jangka pendek tanpa menciptakan pertumbuhan berkelanjutan.

Langkah Berani, Tapi Harus Hati-hati

Keputusan Indonesia menjalankan dobel stimulus adalah langkah berani dan progresif di tengah ketidakpastian global. Kombinasi pemotongan suku bunga BI dan injeksi likuiditas dari Kementerian Keuangan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, keberanian ini harus dibarengi kehati-hatian dan tata kelola yang disiplin. Stimulus besar hanya akan berhasil jika diiringi dengan pengawasan kuat, komunikasi kebijakan yang kredibel, dan reformasi struktural yang memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Tanpa itu semua, strategi ini bisa berakhir seperti balon ekonomi — cepat mengembang, namun mudah meletus.