Penulis : Bobby Ciputra (Ketua AMSI – Angkatan Muda Sosialis Indonesia)

Rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Melaka (Malaysia) dan Dumai (Indonesia) bukanlah sekadar proyek infrastruktur lintas negara. Ia adalah peristiwa geopolitik yang menyentuh jantung Selat Malaka—salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia—dan karena itu membawa implikasi ekonomi-politik yang jauh melampaui retorika “konektivitas” dan “pertumbuhan”.

Pertanyaan mendasarnya sederhana namun krusial: apakah jembatan ini dibangun untuk mendekatkan rakyat, atau untuk mendekatkan modal dan kekuasaan oligarki?

Ambisi Melaka dan Trauma Melaka Gateway

Sulit memahami proyek Melaka–Dumai tanpa menengok kegagalan Melaka Gateway. Proyek senilai USD 10,5 miliar yang didukung Tiongkok itu—lengkap dengan pulau buatan, pelabuhan laut dalam, dan properti mewah—berambisi menantang dominasi Singapura. Namun ia runtuh pada 2020, ditarik remnya oleh Mahathir Mohamad yang secara gamblang menolak logika “pelabuhan untuk pelabuhan”.

Di balik pembatalan itu tersembunyi kecemasan strategis: Malaysia berisiko menggadaikan kedaulatannya demi kepentingan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok. Melaka Gateway bukan proyek ekonomi murni, melainkan bagian dari upaya Beijing mengurangi Malacca Dilemma—ketergantungan 80 persen impor energinya pada selat sempit yang rentan diblokade AS dalam skenario konflik besar.

Empat tahun berselang, ambisi yang sama muncul kembali dalam wujud baru: jembatan Melaka–Dumai.

Infrastruktur sebagai Warisan Politik

Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh, bukan figur sembarangan. Latar belakangnya sebagai fisikawan, teknokrat, dan pelaku industri memberi kredibilitas pada narasi pembangunan. Namun dalam politik Malaysia, megaproyek sering kali berfungsi sebagai monumen legitimasi kekuasaan. Mahathir dikenang lewat Putrajaya, Najib lewat Iskandar Malaysia. Kini, Ab Rauf tampaknya membidik jembatan lintas negara sebagai warisan sejarahnya.

Masalahnya, Melaka adalah negara bagian yang bergantung pada hibah federal, bahkan untuk infrastruktur dasar. Ketika biaya proyek diperkirakan mencapai USD 15–20 miliar, sementara APBD lokal hanya sanggup mengalokasikan RM500.000 untuk studi kelayakan, pertanyaan tentang sumber pembiayaan menjadi tak terhindarkan.

Pola Lama, Risiko Lama

Klaim bahwa proyek ini berasal dari “sektor swasta” justru memperbesar kecurigaan. Dalam ekonomi politik Asia Tenggara, frasa tersebut sering kali berarti:

  • konsorsium konglomerat dekat kekuasaan,

  • pinjaman dari bank-bank Tiongkok,

  • kontraktor asing,

  • dan akhirnya utang publik yang ditanggung negara.

Pola ini telah berulang di banyak proyek BRI: ketika proyeksi ekonomi gagal, negara tuan rumah dihadapkan pada pilihan pahit—default atau kehilangan aset strategis, sebagaimana Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka.

Ilusi Ekonomi dan Ketimpangan Struktural

Janji ekonomi proyek ini terdengar megah: waktu tempuh 40 menit, puluhan ribu lapangan kerja, kawasan industri ribuan hektar, dan Dumai sebagai gerbang 60 juta penduduk Sumatra. Namun data dasar tidak mendukung euforia ini.

Nilai perdagangan Malaysia–Indonesia hanya USD 12–15 miliar per tahun—jauh di bawah perdagangan Malaysia–Tiongkok. Dumai sendiri adalah kota berpenduduk sekitar 300 ribu jiwa, dengan keterbatasan industri, SDM terampil, dan infrastruktur logistik. Bahkan konektivitas dasar Dumai–Pekanbaru masih tertinggal, menjadikan jembatan ini berpotensi hanya memindahkan kemacetan dari laut ke darat.

Tanpa investasi besar-besaran di dalam Sumatra—jalan tol, rel logistik, pelabuhan terpadu, dan kawasan industri bernilai tambah—jembatan Melaka–Dumai berisiko memperdalam pola lama:

  • barang manufaktur Malaysia membanjiri Riau,

  • komoditas mentah Indonesia mengalir ke utara untuk diolah,

  • dan ketergantungan struktural Indonesia terus berlanjut.

Pilihan Strategis bagi Indonesia

Bagi Indonesia, khususnya Riau, proyek ini bukan sekadar soal persetujuan teknis, melainkan pilihan arah pembangunan. Apakah Riau akan diposisikan sebagai pusat industri regional yang berdaulat, atau sekadar wilayah penyangga dalam rantai nilai negara lain?

Tanpa strategi industrialisasi nasional yang jelas dan berkeadilan, jembatan Melaka–Dumai bukan simbol persahabatan antarbangsa, melainkan jebakan geopolitik dan ekonomi yang menguntungkan segelintir elite, sementara risikonya ditanggung rakyat.

Pada akhirnya, infrastruktur tidak pernah netral. Ia selalu memihak. Pertanyaannya tinggal satu: memihak siapa?