Oleh: Ismail Amin*

Narasi Barat tentang Iran nyaris selalu berulang dan mudah ditebak: rakyat muak, agama menindas, ulama gagal mengelola negara, dan Republik Islam hanya menunggu waktu untuk runtuh. Setiap gejolak sosial, setiap krisis ekonomi, dan setiap protes jalanan segera diposisikan sebagai bukti bahwa “pemerintahan agama” secara inheren tidak kompatibel dengan negara modern.

Masalahnya, narasi ini bukan sekadar menyederhanakan realitas Iran, tetapi juga menutup mata terhadap fakta-fakta paling mendasar.

Jika Republik Islam Iran benar-benar berada di ambang kehancuran sebagaimana diklaim media Barat selama puluhan tahun, pertanyaan paling sederhana justru tak pernah dijawab: mengapa negara itu masih berdiri—bahkan tetap berkembang—setelah lebih dari empat dekade tekanan total?

Agama Selalu Disamakan dengan Represi

Salah satu kegagalan utama analisis Barat adalah asumsi ideologis bahwa agama—terutama Islam—hanya boleh berfungsi sebagai kekuatan moral privat, bukan sebagai fondasi negara. Dari asumsi inilah lahir kesimpulan instan: jika sebuah negara mengalami masalah ekonomi atau politik, maka penyebabnya pasti “pemerintahan agama”.

Kerangka berpikir ini tidak lahir dari analisis empiris, melainkan dari trauma sejarah Eropa sendiri terhadap gereja abad pertengahan, yang kemudian dipaksakan sebagai standar universal. Iran tidak dibaca sebagai entitas historis dan geopolitik yang hidup di bawah sanksi, sabotase, dan perang hibrida, melainkan sebagai eksperimen teologis yang “seharusnya gagal”.

Akibatnya, apa pun yang terjadi di Iran selalu ditafsirkan sebagai konfirmasi dari prasangka awal tersebut.

Krisis Bukan Bukti Kegagalan Sistem

Iran memang menghadapi krisis ekonomi. Hal ini bukan rahasia dan bahkan diakui secara terbuka oleh pejabat serta masyarakat Iran sendiri. Namun menyimpulkan bahwa krisis tersebut semata-mata akibat “kegagalan ulama memahami kebutuhan rakyat” adalah bentuk pengaburan sebab dan akibat.

Iran hidup di bawah salah satu rezim sanksi paling keras dan paling lama dalam sejarah modern. Sanksi ini tidak dirancang untuk mengubah kebijakan, melainkan untuk melelahkan rakyat, menciptakan ketegangan sosial, serta memutus hubungan negara dengan sistem ekonomi global.

Ironisnya, ketika tekanan tersebut berhasil menimbulkan kesulitan hidup, Barat justru menunjuknya sebagai bukti kegagalan sistem Iran—padahal tekanan itu datang dari Barat sendiri.

Fakta yang Diabaikan: Negara yang Tetap Maju di Tengah Pengepungan

Jika ukuran keberhasilan negara adalah kemampuannya bertahan dan berkembang dalam kondisi terburuk, maka Iran justru menjadi anomali yang sulit dibantah.

Di tengah embargo dan isolasi, Iran berhasil membangun industri pertahanan mandiri, mulai dari drone hingga sistem rudal. Iran juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kepentingan sipil, termasuk energi dan riset medis. Dalam bidang kesehatan, Iran menjadi salah satu negara dengan teknologi medis paling maju di kawasan—dari produksi radiofarmaka, terapi kanker, hingga transplantasi organ.

Selain itu, Iran menunjukkan kemandirian teknologi di bidang nanoteknologi, bioteknologi, dan farmasi. Negara yang gagal tentu tidak akan mampu mempertahankan konsistensi pembangunan seperti ini selama puluhan tahun di bawah tekanan ekstrem.

Isu Palestina dan Distorsi Moral Barat

Narasi Barat juga kerap menyebut bahwa Iran “mengorbankan kesejahteraan rakyat demi obsesi ideologis membela Palestina”. Framing ini bukan hanya keliru, tetapi juga bermasalah secara moral.

Dukungan Iran terhadap Palestina bukanlah anomali, melainkan kelanjutan dari sikap anti-kolonial yang juga pernah dianut banyak bangsa, termasuk Indonesia. Tidak ada bukti empiris bahwa anggaran sosial Iran runtuh karena isu Palestina. Yang justru terbukti adalah kerusakan ekonomi akibat sistem sanksi global dan isolasi finansial.

Ironisnya, Barat yang secara terbuka mendukung pendudukan dan genosida di Palestina justru menuduh Iran tidak bermoral karena menolak diam.

Rakyat Iran: Kritis, Bukan Ingin Menyerah

Kesalahan terbesar narasi Barat adalah menyamakan kritik internal dengan keinginan mengganti sistem. Masyarakat Iran memang kritis, vokal, dan sering keras terhadap pemerintah—terutama dalam isu ekonomi dan tata kelola. Namun kritik tersebut berlangsung dalam kerangka nasional, bukan sebagai undangan untuk intervensi asing atau pembongkaran negara.

Fakta bahwa jutaan rakyat Iran masih turun ke jalan untuk mempertahankan kedaulatan, menghadiri pemakaman aparat keamanan, dan menolak kekerasan terorganisir menunjukkan satu hal penting: Republik Islam mungkin terluka, tetapi belum kehilangan legitimasi sosialnya.

Penutup

Pada akhirnya, narasi tentang “kehancuran rezim Iran” lebih mencerminkan keinginan politik Barat ketimbang realitas di lapangan. Yang sulit diterima Barat bukanlah Islam sebagai agama, melainkan keberadaan sebuah negara berdaulat yang menolak tunduk.

Iran bukan negara tanpa masalah. Namun ia juga bukan negara gagal, apalagi eksperimen agama yang runtuh. Ia adalah contoh langka sebuah negara yang memilih jalannya sendiri—dengan segala risiko, konflik, dan pencapaiannya. Dan barangkali, itulah dosa terbesarnya di mata Barat.

*Mahasiswa S3 Universitas Internasional Al-Mustafa, Iran