PALI, PA – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terus menunjukkan komitmen dalam memastikan hak dasar masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan, tetap terpenuhi. Di tengah dinamika kebijakan dan tantangan teknis yang berkembang, Bupati PALI Asgianto, ST, melakukan koordinasi langsung ke BPJS Kesehatan Kantor Pusat di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Langkah tersebut merupakan upaya konkret pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik demi keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi masyarakat PALI. Bupati Asgianto menegaskan bahwa urusan kesehatan menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak boleh terhambat oleh persoalan administratif.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Asgianto didampingi Asisten I H. Andre Fajar Wijaya, S.Si., M.Si., Kepala Bappeda Hj. Rina Anggraini, S.T., M.T., Kepala BPKAD Anita Mariani, S.E., M.M., Ak., CA., Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Kazrin Faruk, SKM., MM., serta Kepala Diskominfostaper H. Imansyah, S.E., M.M. Hadir pula pimpinan DPRD Kabupaten PALI, Ketua DPRD H. Ubaidillah, SH, dan Wakil Ketua II Firdaus Hasbullah, SH., MH., yang menegaskan soliditas antara eksekutif dan legislatif.

Koordinasi dengan BPJS Kesehatan dilakukan guna menyelaraskan kebijakan serta menyelesaikan berbagai persoalan teknis, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat PALI dapat terus berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan tidak merugikan masyarakat.

“Pemerintah tidak tinggal diam. Kami terus bekerja dan berikhtiar mencari solusi terbaik agar hak-hak masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, tetap terpenuhi,” tegas Bupati Asgianto.

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Bupati juga memastikan kepada masyarakat bahwa layanan kesehatan tetap berjalan normal. Masyarakat tetap dapat berobat secara gratis, sembari pemerintah melakukan penataan dan validasi data penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi data ganda.

Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus Ketua Pemangku Adat Kabupaten PALI, Rahman Mahmud, mengajak masyarakat untuk tetap tenang, menjaga persatuan, serta bijak menyikapi informasi yang berkembang.

“Perbedaan pendapat itu wajar, tetapi jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang menebar kebencian dan tidak menawarkan solusi,” ujarnya.

Rahman menegaskan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah bekerja maksimal. Kritik tetap diperlukan sebagai kontrol sosial, namun harus disampaikan secara konstruktif, beretika, dan berbasis data.

Melalui koordinasi langsung ke pemerintah pusat ini, Pemerintah Kabupaten PALI kembali menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat, bekerja melalui proses, serta bertanggung jawab atas amanah yang diberikan.