Sumatera Utara – Wakil Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Letjen TNI Richard Tampubolon, menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) serta penguatan sinergi pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI itu saat melakukan kunjungan kerja ke tiga kabupaten di Sumatera Utara, Rabu (28/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, para bupati atau perwakilannya memaparkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang tengah berjalan. Wakasatgas PRR mencatat berbagai kendala di lapangan, sekaligus memberikan arahan, solusi praktis, serta mendorong koordinasi lintas kementerian dan instansi agar percepatan pembangunan dapat segera terwujud.

Di Kabupaten Tapanuli Selatan, pembangunan huntara direncanakan sebanyak 816 unit, terdiri dari 683 unit huntara terpusat dan 133 unit huntara mandiri. Huntara terpusat tersebar di Desa Simarpinggan, Aek Latong, Simatohir, dan Napa.

Di Desa Simarpinggan, sebanyak 186 unit huntara telah selesai dibangun dengan pendanaan Danantara. Sementara di Desa Aek Latong, dari target 118 unit, sebanyak 88 unit telah rampung dengan dukungan dana dari BNPB. Di Desa Simatohir, pembangunan 78 unit huntara telah selesai dari total rencana 134 unit.

Adapun di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, direncanakan pembangunan 245 unit huntara yang didanai Kementerian PUPR, dengan target 145 unit selesai pada Februari 2026. Untuk huntara mandiri di Tapanuli Selatan, dari target 133 unit, sebanyak 64 unit telah dibangun dengan pendanaan BNPB.

Dalam dialog bersama masyarakat, disampaikan aspirasi agar kawasan huntara dilengkapi dengan fasilitas tempat ibadah, taman bermain anak, serta penambahan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Menanggapi hal tersebut, Wakasatgas PRR meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan kementerian dan instansi pusat terkait.

Sementara itu, pembangunan huntara di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 106 unit telah rampung seluruhnya. Huntara tersebut terdiri dari 67 unit rusunawa, 15 unit di Asrama Haji Pinangsori, serta masing-masing 12 unit di Kecamatan Tukka dan Kecamatan Muara Sibuntuon.

Dalam kesempatan tersebut, juga diusulkan pemanfaatan lahan eks PT Mujur Timber yang izinnya telah dicabut untuk pembangunan huntara dan hunian tetap (huntap). Wakasatgas mengarahkan agar bupati menyampaikan surat resmi kepada Ketua Tim Pengarah Satgas PKH dan Kepala Satgas PRR, dengan tembusan kepada pejabat terkait.

Selain itu, penanganan pascabencana di Kabupaten Humbang Hasundutan turut dibahas. Hingga saat ini, pembangunan huntara belum berjalan meski lahan telah tersedia. Permasalahan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana yang belum masuk dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian.

Wakasatgas PRR meminta Direktorat Jenderal Bina Marga untuk menindaklanjuti agar pembangunan infrastruktur tersebut dapat diakomodasi melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.