Batam – Upaya memperkuat ketahanan bangsa melalui sektor pangan dinilai harus dibarengi dengan strategi hilirisasi yang serius dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Akselerasi Hilirisasi Ketahanan Pangan Lokal Provinsi Kepulauan Riau di Auditorium Institut Teknologi Batam (ITEBA), Minggu (8/2/2026).

Forum diskusi tersebut diikuti sekitar 250 peserta yang berasal dari beragam latar belakang, mulai dari unsur pemerintah, akademisi, praktisi, hingga perwakilan petani dan nelayan di wilayah Kepulauan Riau. FGD ini menjadi ruang dialog strategis untuk membahas penguatan sektor pangan lokal dari hulu hingga hilir.

Dalam kesempatan itu, Amsakar memberikan apresiasi kepada Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) DPD Kepri atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan yang dinilainya selaras dengan agenda pembangunan nasional.

Menurutnya, ketahanan nasional tidak hanya bertumpu pada sektor pertahanan semata, tetapi juga sangat ditentukan oleh kekuatan pangan dan energi. Karena itu, kebijakan hilirisasi perlu menjadi arus utama agar sumber daya alam tidak berhenti pada penjualan bahan mentah.

“Sudah saatnya kita mengolah potensi yang ada sehingga memiliki nilai tambah. Hilirisasi adalah kunci agar kekayaan alam benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” ungkapnya.

Amsakar juga menekankan bahwa petani dan nelayan harus mendapatkan peran yang lebih besar dalam rantai produksi. Mereka, kata dia, tidak cukup hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi perlu dilibatkan dalam proses pengolahan hingga pemasaran hasil produksi.

Ia menilai forum seperti FGD ini penting sebagai titik awal membangun keberpihakan yang konkret kepada pelaku utama sektor pangan, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi lokal yang berdaya saing.

Lebih lanjut, Amsakar menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendorong ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, praktisi, serta kelompok tani dan nelayan dinilai mutlak diperlukan.

“Forum ini harus menjadi ruang berbagi gagasan sekaligus tempat mendengar langsung persoalan di lapangan. Transfer pengetahuan dan pendampingan menjadi kunci agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa inti dari kebijakan ketahanan pangan terletak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor produksi.

“Ketika petani dan nelayan semakin berdaya, maka ketahanan pangan akan terbangun secara alami. Hilirisasi bukan sekadar soal industri, tetapi tentang kemandirian dan daya saing,” tutup Amsakar.

(Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)