BUOL – Pemerintah Kabupaten Buol menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG di Aula Lantai III Kantor Bupati Buol, Selasa (7/4/2026).

Rakor yang dimulai pukul 09.58 WITA ini bertujuan memperkuat pengawasan serta penataan distribusi BBM dan LPG agar lebih tertib, merata, dan tepat sasaran.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Moh. Yamin Rahim, S.H., M.H., bersama sejumlah pejabat terkait, di antaranya Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Syarif Pusadan, S.E., KBO Satreskrim Polres Buol IPDA Jimmy Ronald Andriles Sandil, S.H., serta Kasi Intelijen Kejari Buol Muhammad Riyadh Rafsanjani Is Domut, S.H. Turut hadir perwakilan agen LPG, pengelola SPBU, OPD, camat, dan insan pers dengan total sekitar 50 peserta.

Dalam sambutannya, Sekda Buol menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian BBM dan LPG yang melibatkan berbagai unsur, seperti Satpol PP, kepolisian, dan instansi teknis terkait.

“Pengendalian distribusi BBM dan LPG memerlukan kerja sama semua pihak. Dengan koordinasi yang solid, langkah yang diambil diharapkan berjalan efektif dan optimal,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem distribusi agar lebih transparan, tepat sasaran, serta mampu menjaga ketersediaan dan stabilitas harga.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan mengungkapkan adanya dinamika harga Pertalite di Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat. Kenaikan harga di tingkat pengecer dipengaruhi faktor geografis dan tingginya biaya distribusi.

Distribusi LPG 3 kilogram dinilai masih berjalan, namun terdapat perbedaan harga antara pangkalan resmi dan pengecer. Pemerintah daerah pun mendorong optimalisasi penyaluran melalui jalur resmi.

Dari sisi penegakan hukum, KBO Satreskrim Polres Buol menegaskan komitmen kepolisian dalam mengawasi distribusi BBM dan LPG secara persuasif namun tetap tegas terhadap pelanggaran.

Hal senada disampaikan pihak Kejari Buol yang menilai sektor BBM dan LPG sebagai sektor strategis yang membutuhkan pengawasan terpadu serta koordinasi lintas sektor.

Dalam rakor tersebut, Camat Paleleh Barat melaporkan kondisi di Desa Hulubalang, di mana harga Pertalite di tingkat pengecer mencapai Rp20.000 per liter dalam botol, bahkan Rp25.000 untuk kemasan 1,5 liter. Hal ini dipicu keterbatasan akses distribusi dan tingginya biaya transportasi.

Selain itu, belum adanya keterbukaan data kuota distribusi BBM berbasis barcode juga menjadi kendala dalam pengawasan di tingkat kecamatan dan desa. Keterbatasan sarana distribusi serta tingginya kebutuhan masyarakat turut memicu kelangkaan solar pada waktu tertentu.

Di sisi lain, pengawas SPBU Kelurahan Kali menyebutkan ketersediaan BBM relatif aman, termasuk menjelang Idulfitri. Namun, meningkatnya permintaan dari luar wilayah, khususnya dari Kecamatan Paleleh, turut mempengaruhi distribusi.

Penyaluran melalui Pertashop di wilayah Paleleh tercatat cukup tinggi, mencapai sekitar 1.000 liter per hari. Jarak distribusi yang jauh dari Tolitoli menjadi salah satu penyebab keterlambatan pasokan.

Rakor ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat guna memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan lebih tertib, merata, dan berkelanjutan di Kabupaten Buol.

Kegiatan berakhir pukul 11.34 WITA dalam keadaan aman, lancar, dan tertib.