JAKARTA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur resmi melantik jajaran pengurus baru untuk masa bakti 2025–2027. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula C Gedung Wali Kota Jakarta Timur, Sabtu (11/7), sekaligus menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi dan menegaskan komitmen dalam mencetak kader yang berdaya saing serta berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun nasional.

Pelantikan dirangkaikan dengan Orasi Kebangsaan bertema “Menciptakan Generasi Anti Kemiskinan Melalui Ekonomi Kreatif Berbasis Lingkungan Hidup untuk Menghasilkan Kader Produktif dalam Menyambut Bonus Demografi.” Tema tersebut mencerminkan tekad GMNI untuk mendorong lahirnya generasi muda yang mampu menghadirkan solusi atas persoalan kemiskinan melalui inovasi, penguatan ekonomi kreatif, serta pembangunan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan berpihak kepada kaum marhaen.

Acara tersebut dihadiri Ketua Umum DPP GMNI, Sujahri Somar, yang secara langsung memimpin prosesi pelantikan sekaligus menyampaikan sambutan kepada para kader. Pemerintah Kota Jakarta Timur diwakili oleh Bambang Pangestu Aldryan, sementara akademisi Marthin Siregar turut memberikan pandangan mengenai pentingnya peran organisasi mahasiswa dalam pembangunan bangsa.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Orasi Kebangsaan yang disampaikan oleh Chico Hakim. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis lingkungan sebagai bagian dari upaya menyongsong bonus demografi sekaligus mendukung Jakarta menuju kota global.

Selain itu, alumni GMNI yang juga Sekretaris DPC PA GMNI Jakarta Timur, Rommy Jiwaperwira, menyampaikan orasi bertajuk “Menuju GMNI yang Anti Kemiskinan serta Mampu Menjadi Pilar Penting Kekuatan Nasional.” Kegiatan kemudian ditutup dengan motivasi kepada seluruh kader oleh Ketua DPP PA GMNI, Ade Reza Hariyadi.

Adapun susunan pengurus DPC GMNI Jakarta Timur periode 2025–2027 yang resmi dilantik meliputi:

  • Ketua: Jansen Henry Kurniawan
  • Sekretaris: Feronika Nurlat Latbual
  • Bendahara: Jeremy Andsent
  • Wakabid Organisasi dan Disiplin Ideologi: Lorens Lanalo
  • Wakabid Kaderisasi dan Analisa Kajian Strategis: Mufty Arya Dwitama
  • Wakabid Kesarinahan dan Pergerakan Perempuan: Margaretha Hutagalung
  • Wakabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga: Dzakwan Falih
  • Wakabid Ekonomi Kerakyatan dan UMKM: Bima Sadiropa Sijabat
  • Wakabid Advokasi dan Bantuan Hukum: Stevent Parhusip

Ketua DPC GMNI Jakarta Timur, Jansen Henry Kurniawan, menegaskan bahwa Indonesia akan memasuki masa bonus demografi pada periode 2030–2035. Menurutnya, kondisi tersebut harus dipersiapkan dengan melahirkan generasi muda yang tidak hanya berada pada usia produktif, tetapi juga benar-benar produktif melalui penguatan ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan.

Ia menjelaskan bahwa semangat tersebut sejalan dengan nilai-nilai perjuangan GMNI yang menempatkan gerakan anti kemiskinan sebagai salah satu fondasi utama organisasi. Karena itu, pelantikan dan orasi kebangsaan kali ini sengaja mengangkat tema yang berorientasi pada pemberdayaan generasi muda agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

Jansen juga menilai Jakarta Timur memiliki posisi strategis untuk menjadi contoh dalam pengembangan kader produktif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2026, wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk sekitar 3,2 juta jiwa atau sekitar 30 persen dari total penduduk kawasan metropolitan Jakarta, sehingga dinilai memiliki potensi besar sebagai model pembangunan sumber daya manusia.

Menutup sambutannya, Jansen mengingatkan bahwa GMNI merupakan organisasi yang bergerak sebagai intelektual movement. Oleh karena itu, kader GMNI harus mampu menjalankan peran sebagai mitra kritis pemerintah dengan memberikan masukan yang konstruktif melalui kajian akademik, mimbar bebas, maupun aksi apabila diperlukan.

Di sisi lain, ia menekankan bahwa organisasi juga harus siap bersinergi mendukung setiap kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya kaum marhaen. Menurutnya, baik sikap kritis maupun dukungan terhadap kebijakan harus selalu didasarkan pada analisis yang objektif, terukur, dan bertanggung jawab.