Tolitoli – Pemerintah Kabupaten Tolitoli bersama TNI, Polri, BPBD, BMKG dan sejumlah instansi terkait menggelar rapat koordinasi untuk membahas kondisi kekeringan dan potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Tolitoli.

Rapat berlangsung di Kantor BPBD Kabupaten Tolitoli, Jalan Kapten Pierre Tendean No. 58, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kamis (20/8/2026), mulai pukul 09.40 WITA.

Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tolitoli Rustan Rewa, S.P., M.P., dan dihadiri antara lain Kasdim 1305/BT Mayor Inf Roi Kala Lembang, Kalak BPBD Tolitoli Ir. Abdullah Haruna, Kepala BMKG Bandara Sultan Bantilan Tolitoli Wahyu Guru Imantoko, Kabag Ops Polres Tolitoli AKP Suprojo, S.H., M.H., Pgs. Pasops Lanal Tolitoli Lettu Laut (P) M. Ibnu Mas’ud Asshiddiq H., serta perwakilan instansi terkait lainnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah menekankan pentingnya penyelarasan data dari BMKG, BPBD dan instansi terkait sebagai dasar dalam menentukan langkah penanganan serta bahan pertimbangan penetapan status kebencanaan.

Kalak BPBD Kabupaten Tolitoli menyampaikan bahwa kondisi kekeringan mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Karena itu, diperlukan langkah penanganan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak sekaligus memperkuat kesiapan personel, sarana dan prasarana.

BPBD juga mencatat sepanjang tahun 2026 telah terjadi 41 kasus kebakaran di wilayah Kabupaten Tolitoli. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, termasuk Karhutla.

Sementara itu, Kepala BMKG Bandara Sultan Bantilan Tolitoli menjelaskan bahwa wilayah Tolitoli saat ini berada dalam kondisi musim kemarau dengan curah hujan yang relatif rendah. Kondisi lahan yang semakin kering berpotensi meningkatkan dampak kekeringan sekaligus risiko terjadinya Karhutla.

Sejumlah instansi menyatakan kesiapan untuk mendukung penanganan. Dinas PUPR siap membantu pemenuhan kebutuhan air bersih melalui sarana dan prasarana yang tersedia. Dinas Ketahanan Pangan akan memantau kondisi pangan di wilayah terdampak untuk mengantisipasi gangguan akibat kemarau berkepanjangan.

Polres Tolitoli dan Kodim 1305/BT juga menyatakan kesiapan personel untuk mendukung pemantauan, pencegahan dan penanganan bencana serta membantu distribusi air bersih maupun bantuan kepada masyarakat apabila diperlukan.

Dukungan serupa disampaikan Lanal Tolitoli yang siap mengoptimalkan personel dan sarana yang dimiliki, termasuk untuk membantu pemenuhan kebutuhan air bersih. PDAM Ogo Malane juga siap mendukung pasokan air bersih dengan menentukan wilayah prioritas bersama BPBD dan pemerintah daerah.

Di sisi lain, KPH Gunung Dako Tolitoli akan memperkuat pemantauan kawasan rawan kebakaran serta meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri dan instansi terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla.

Hasil rapat menyepakati bahwa seluruh data dan masukan dari masing-masing instansi akan dituangkan dalam laporan atau berita acara secara utuh. Dokumen tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati Tolitoli sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan status kebencanaan.

Dengan demikian, rapat koordinasi pada Kamis (20/8/2026) belum menetapkan status kebencanaan secara definitif. Penetapan selanjutnya akan mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan, hasil kajian, data dari instansi terkait serta kesiapan sumber daya penanganan bencana.

Status yang akan ditetapkan pemerintah daerah selanjutnya akan mengacu pada hasil pembahasan dan pertimbangan Bupati Tolitoli, apakah berupa Status Siaga Darurat atau Status Tanggap Darurat.