Bintan | Titahnews.com – Aliansi Masyarakat Bintan Bagian Utara mendorong penerapan Free Trade Zone (FTZ) menyeluruh di Kabupaten Bintan. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan daya tarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

FTZ Bintan merupakan bagian dari kawasan perdagangan bebas BBK (Batam, Bintan, Karimun) yang dirancang dengan kebijakan kepabeanan dan perpajakan khusus. Tujuannya adalah mempercepat masuknya investasi dan menjadikan Bintan sebagai salah satu lokomotif ekonomi nasional bersama Batam dan Karimun.

Namun, setelah berjalan hampir 18 tahun, penerapan FTZ di Bintan dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan perkembangan daerah secara menyeluruh.

Wakil Ketua Aliansi Masyarakat Bintan Bagian Utara, Ramlan, menegaskan bahwa masyarakat lebih menginginkan FTZ diberlakukan secara menyeluruh di Bintan.

“Jadikan FTZ menyeluruh untuk Bintan, tetapi pemerintah harus menyiapkan fasilitas pendukungnya. Masyarakat lebih memilih FTZ untuk pembangunan daerah. Apabila pemerintah belum bisa melaksanakan FTZ menyeluruh, maka seharusnya ditetapkan batas yang jelas dari wilayah FTZ itu sendiri,” ujar Ramlan.

Menurutnya, diperlukan dorongan kuat dari pemerintah untuk mengubah status FTZ di Bintan agar lebih terintegrasi dan mampu mengatasi berbagai hambatan, terutama terkait efisiensi logistik antar pulau.

“Dengan FTZ menyeluruh, investor luar maupun dalam negeri akan lebih mudah berinvestasi, seperti yang sudah terjadi di Batam,” lanjutnya.

Ramlan juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah dan BP Bintan untuk mengkaji serta mendorong perluasan FTZ menyeluruh agar terintegrasi dengan Batam. Integrasi tersebut diharapkan mampu menciptakan satu ekosistem ekonomi yang kuat di Kepulauan Riau.

Langkah ini diyakini akan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi, pembukaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan daerah.

“Singkatnya, FTZ Bintan adalah kawasan strategis yang harus terintegrasi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Kepulauan Riau. Dalam hal ini Bintan harus lebih mandiri, dan semoga FTZ menyeluruh ini bisa segera terlaksana,” pungkas Ramlan.