Batam – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan pentingnya penentuan skala prioritas dalam penyusunan program pembangunan daerah, mengingat masih adanya kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

Hal tersebut disampaikan Amsakar saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Batuampar yang digelar di Sentosa Seafood Batam, Taman Pasifik Lot 1, Kamis (29/1/2026).

Amsakar mengapresiasi kekompakan masyarakat serta para tokoh setempat yang aktif mengawal usulan pembangunan sejak rembuk warga, pra-Musrenbang, hingga forum tingkat kecamatan. Menurutnya, Musrenbang merupakan ruang strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah.

“Total kebutuhan pembangunan Batam mencapai sekitar Rp9 triliun, sementara kemampuan APBD kita hanya Rp4,29 triliun. Karena itu, penentuan skala prioritas menjadi kunci agar anggaran dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran,” ujar Amsakar.

Ia menekankan setiap usulan pembangunan harus diseleksi berdasarkan tingkat urgensi serta manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga memaparkan capaian indikator makro ekonomi Batam yang menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat sebesar 6,6 persen dan pada triwulan III 2026 diproyeksikan menembus angka 7 persen.

Realisasi investasi juga mengalami peningkatan signifikan, mencapai Rp69,3 triliun atau 115,5 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar Rp60 triliun. Sementara angka kemiskinan menurun dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam tercatat sebesar 83,8, tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus menurun dan saat ini berada di angka 7,57 persen.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama antara Pemko Batam, DPRD, Forkopimda, serta dukungan dunia usaha yang turut berkontribusi sekitar Rp150 miliar untuk pembangunan sekolah rakyat,” ungkapnya.

Meski demikian, Amsakar mengakui masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya terkait air bersih, pengelolaan sampah, dan banjir.

Ia menjelaskan persoalan sampah sempat terkendala akibat penutupan Zona A Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur oleh kementerian terkait, sehingga menimbulkan antrean panjang armada pengangkut sampah. Namun, Pemko Batam telah mengambil langkah cepat melalui pemanfaatan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) serta normalisasi operasional di Zona B.

Selain itu, dukungan pelaku usaha berupa bantuan pengerasan jalan menuju TPA senilai Rp3–4 miliar turut membantu memperlancar operasional pengelolaan sampah.

“Pengelolaan sampah tidak bisa instan. Armada sempat mengantre hingga empat jam dengan ketinggian tumpukan mencapai 20 meter. Alhamdulillah, kondisi ini mulai terurai berkat kolaborasi semua pihak,” jelasnya.

Di sektor infrastruktur lainnya, Pemko Batam terus memfokuskan perbaikan layanan air bersih di 18 kawasan stres air, serta melakukan normalisasi drainase dan pembangunan pompa untuk meminimalkan potensi banjir di wilayah perkotaan.

(Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)