Dumai – Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kecamatan Bukit Kapur, Datuk Hermanto, menyatakan sikap tegas mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya kepada awak media pada Sabtu (31/1/2026).

Sikap tersebut disampaikan menyusul mencuatnya kembali isu peralihan posisi Polri ke bawah kementerian tertentu, meskipun persoalan itu telah dibahas sebelumnya di Komisi III DPR RI.

Datuk Hermanto, yang menjabat sebagai Ketua LAMR Kecamatan Bukit Kapur periode 2023–2028, menegaskan bahwa kejelasan struktur komando merupakan fondasi utama agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, profesional, dan akuntabel.

Menurutnya, posisi Polri di bawah Presiden bukan semata persoalan administratif, melainkan menyangkut arah tanggung jawab institusi negara kepada rakyat.

“Dengan satu garis komando nasional, Polri dapat bekerja lebih fokus tanpa intervensi kepentingan tertentu. Polri adalah alat negara, bukan alat kepentingan. Ia harus berada di bawah satu komando nasional agar tidak terpecah oleh tarik-menarik kepentingan,” tegasnya.

Ia juga memandang Polri sebagai simpul penting kepercayaan publik terhadap keadilan. Karena itu, kedudukan institusi kepolisian harus jelas dan tidak berada dalam ruang abu-abu birokrasi.

Datuk Hermanto menilai penempatan Polri langsung di bawah Presiden justru memperkuat akuntabilitas, karena setiap kebijakan dan tindakan institusi dapat dipertanggungjawabkan langsung kepada kepala negara sebagai representasi kedaulatan rakyat.

“Dalam struktur yang jelas, kewenangan tidak menjadi liar dan kekuasaan tidak kehilangan batas,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar polemik pemindahan posisi Polri tidak mengalihkan perhatian dari agenda yang lebih substansial. Menurutnya, tantangan utama saat ini adalah peningkatan profesionalisme, transparansi, serta reformasi internal di tubuh Polri.

“Bangsa ini tidak kekurangan wacana, tetapi sering kehilangan fokus. Yang dibutuhkan hari ini adalah Polri yang profesional, humanis, dan berani berdiri di sisi keadilan,” tambahnya.

Sebagai tokoh adat yang dituakan di Bukit Kapur dan Kota Dumai pada umumnya, Datuk Hermanto juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Ia mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendekatan Polri yang lebih dekat dengan masyarakat, serta pembenahan sistem pengawasan internal agar kepercayaan publik terus meningkat.

Datuk Hermanto berharap Polri dapat menjadi teladan sebagai institusi negara yang tegas namun beradab.

“Kekuatan negara bukan lahir dari kekerasan, melainkan dari kewibawaan hukum yang dijalankan dengan nurani,” tuturnya.

Menutup pernyataannya, Datuk Hermanto mengajak masyarakat untuk menyikapi isu ini secara jernih dan dewasa. Ia meyakini negara yang kuat dibangun dari hukum yang tegak, struktur yang jelas, serta aparatur yang sadar akan tanggung jawab moralnya kepada rakyat.

Elywaty