Sejak 2009, Republik Islam Iran seolah hidup dalam nubuat kehancuran yang tak pernah usai. Setiap demonstrasi besar, setiap ketegangan sosial, hampir selalu dibaca dengan kesimpulan seragam: rezim ulama tidak lama lagi akan tumbang. Tahun 2009 disebut sebagai titik balik. Tahun 2019 dianggap fase terminal. Tahun 2022 diklaim sebagai awal akhir. Kini, menjelang 2026, narasi yang sama kembali diproduksi—dengan keyakinan yang nyaris absolut—meskipun berulang kali terbukti keliru.

Pertanyaannya sederhana namun fundamental: mengapa prediksi itu tidak pernah menjadi kenyataan?

Jawabannya bukan karena para analis kekurangan data, melainkan karena mereka menggunakan lensa yang salah. Iran terus dianalisis dengan teori-teori politik yang lahir dari pengalaman sejarah Barat, lalu diperlakukan seolah berlaku universal. Padahal Iran adalah anomali geopolitik—dan anomali, secara definisi, tidak tunduk pada rumus umum.

Dalam teori politik Barat pasca-Perang Dingin, demonstrasi massal dipahami sebagai indikator delegitimasi rezim. Asumsi ini mungkin bekerja di negara-negara liberal, di mana legitimasi politik bertumpu hampir sepenuhnya pada kinerja ekonomi dan prosedur elektoral. Ketika dua fondasi itu runtuh, negara ikut goyah. Iran tidak dibangun di atas fondasi semacam itu.

Legitimasi Republik Islam Iran bersifat hibrida: perpaduan antara legitimasi revolusioner, nasionalisme anti-imperial, identitas keagamaan, dan institusi negara modern. Demonstrasi—bahkan yang besar dan keras—tidak otomatis membatalkan keseluruhan fondasi tersebut. Ia menantang kebijakan, bukan eksistensi negara. Inilah kegagalan utama pembacaan para analis Barat, termasuk sebagian analis Indonesia, sejak 2009.

Iran Tidak Mengalami “Elite Defection”

Dalam hampir semua teori kejatuhan rezim, terdapat satu indikator kunci: pembelotan elite politik dan militer. Ini terjadi di Tunisia, Mesir, Afghanistan, bahkan Uni Soviet. Ketika elite terfragmentasi, negara runtuh dari dalam.

Iran tidak pernah mengalami kondisi ini—bahkan pada puncak krisisnya. Sejak 2009 hingga 2025, tidak ada eksodus elite strategis, tidak ada militer yang membelot, dan tidak ada fragmentasi institusional yang bersifat fatal. Kritik internal dan friksi politik memang ada, tetapi kohesi struktural negara tetap utuh. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari desain sistem yang dibentuk oleh pengalaman revolusi dan perang.

Negara yang Dibentuk oleh Ancaman, Bukan Kenyamanan

Negara-negara Barat modern tumbuh dalam kondisi relatif stabil pasca-Perang Dunia II. Iran justru lahir dan matang dalam badai: revolusi, embargo, perang delapan tahun, sabotase, dan isolasi global. Dengan kata lain, Republik Islam tidak dirancang untuk kondisi normal, melainkan untuk keadaan darurat permanen.

Tekanan yang oleh analis Barat dianggap mematikan justru merupakan habitat alami bagi negara Iran. Inilah yang menjelaskan kapasitas adaptasinya—kapasitas yang tidak dimiliki banyak negara lain yang dibangun dalam kenyamanan struktural.

Kesalahan Membaca Rakyat Iran

Kesalahan berikutnya adalah reduksi masyarakat Iran menjadi dua kubu sederhana: rezim dan korban. Ini bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya secara analitis.

Masyarakat Iran adalah masyarakat politis, kritis, dan sadar sejarah. Mereka mampu membedakan antara kemarahan terhadap kebijakan ekonomi, kritik terhadap pejabat, dan penolakan terhadap intervensi asing. Inilah sebabnya gelombang protes berulang tidak pernah bertransformasi menjadi revolusi kontra-negara. Bagi banyak warga Iran, mengubah sistem di bawah tekanan asing adalah garis merah historis.

Iran juga bukan negara pascakolonial biasa. Banyak negara runtuh karena luka kolonial yang belum selesai. Iran justru membangun identitas modernnya melalui perlawanan terhadap dominasi asing. Nasionalisme Iran bukan nasionalisme sekuler-liberal ala Turki, tetapi juga bukan nasionalisme etnis sempit. Ia adalah nasionalisme perlawanan. Karena itu, isu Palestina, sanksi, dan tekanan Barat sering kali memperkuat—bukan melemahkan—narasi negara.

Yang Runtuh Bukan Iran, Melainkan Teorinya

Sejak 2009, yang sesungguhnya runtuh bukan Iran, melainkan kepercayaan Barat terhadap teori mereka sendiri: bahwa negara agama pasti gagal, tekanan ekonomi pasti melahirkan revolusi, dan modernitas hanya memiliki satu jalur—jalur Barat.

Iran membuktikan sebaliknya. Negara bisa modern tanpa menjadi liberal Barat. Bisa religius tanpa menjadi feodal. Dan bisa ditekan tanpa runtuh.

Iran tidak runtuh pada 2009. Tidak pada 2019. Tidak pada 2022. Dan kemungkinan besar juga tidak pada 2026. Bukan karena ia tanpa masalah, melainkan karena ia tidak bisa dibaca dengan peta orang lain.

Selama para analis masih memaksakan kacamata teoritis yang sama—tanpa memahami sejarah, struktur, dan jiwa politik Iran—maka prediksi kehancuran itu akan terus diulang. Dan terus gagal.

Karena satu hal yang seharusnya sudah jelas: Iran bukan eksperimen Barat yang gagal. Ia adalah pengalaman sejarahnya sendiri.  (Red)