Buol – Pemerintah Kabupaten Buol menggelar rapat koordinasi penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rapat Pobokidan Lantai II Kantor Bupati Buol, Rabu (1/4/2026).

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Moh. Yamin Rahim, SH., MH, dan dihadiri Plt. Kepala BKPSDM, para asisten Setda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala bagian, serta camat se-Kabupaten Buol.

Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa rapat ini bertujuan menyatukan persepsi dan langkah seluruh OPD dalam menjalankan program pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.

Selain itu, Sekda juga menyoroti porsi belanja pegawai di Kabupaten Buol. Pemerintah daerah saat ini tengah merumuskan langkah strategis guna memastikan pengelolaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Terkait TPP, saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kami memahami TPP memiliki peran penting bagi kesejahteraan ASN, sehingga kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah berupaya merumuskan kebijakan yang seimbang antara pemberian penghargaan (reward) dan penerapan sanksi (punishment) bagi pegawai yang tidak disiplin.

Lebih lanjut, Sekda menegaskan bahwa kebijakan yang diambil tetap mengacu pada arahan dan surat edaran Kementerian Dalam Negeri sebagai pedoman utama. Regulasi turunan akan disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga mengajak seluruh ASN di Kabupaten Buol untuk tetap bekerja secara profesional dan menjaga semangat kerja meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran.

“Walaupun dalam kondisi efisiensi anggaran, saya harap seluruh ASN tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab dan semangat seperti biasa. Kita harus tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kinerja pemerintahan yang efektif, efisien, serta tetap berorientasi pada pelayanan publik di Kabupaten Buol.