BATAM – Komisi II DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) marathon bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (27/10/2025), di Ruang Rapat Komisi II DPRD Batam.
Rangkaian RDP yang berlangsung sejak pagi tersebut diawali dengan pemaparan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) beserta jajaran. Selanjutnya, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) turut hadir memberikan penjelasan terkait program dan kebutuhan anggarannya.
Rapat kemudian dilanjutkan bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta ditutup dengan RDP bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, dan Kepala Puskesmas se-Kota Batam.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Batam, Muhammad Yunus Muda, S.E., dan diikuti seluruh anggota Komisi II.
Dalam keterangannya, Yunus menyampaikan bahwa salah satu fokus utama pembahasan dalam RDP kali ini adalah terkait target pendapatan daerah tahun 2026.
“Dengan adanya kenaikan usulan RAPBD Tahun Anggaran 2026, otomatis sektor pendapatan juga mengalami penyesuaian target. Kami ingin melihat kondisi terkini pencapaian pendapatan, baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah di OPD-OPD penghasil, serta membahas strategi dan target pencapaian untuk tahun depan,” ujar Yunus.
Ia menambahkan, Komisi II menekankan pentingnya intensifikasi pendapatan daerah di setiap OPD penghasil, seiring dengan meningkatnya target dalam RAPBD 2026.
“Kami juga menyoroti perlunya langkah-langkah konkret untuk menekan potensi kebocoran yang dapat menghambat optimalisasi penerimaan daerah,” pungkasnya.
