Oleh: Bobby Ciputra, Ketua Angkatan Muda Sosialis Indonesia (AMSI)

KTT Sharm El Sheikh 2025 kembali menghadirkan narasi besar tentang “proses perdamaian” di Timur Tengah. Namun di balik retorika diplomatik dan citra persaudaraan lintas bangsa, tersimpan agenda geopolitik dan ekonomi yang jauh lebih kompleks: upaya restrukturisasi kapitalisme energi global dengan Gaza sebagai simpul strategisnya.

Dalam forum yang dihadiri para pemimpin dari Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara Teluk itu, isu utama yang dikedepankan tampak sederhana — stabilitas kawasan dan rekonstruksi Gaza pascaperang. Tetapi jika diperhatikan lebih dalam, stabilitas yang dimaksud lebih menyerupai prasyarat ekonomi: memastikan jalur energi dan perdagangan tetap aman bagi modal global, bukan untuk menjamin keadilan bagi Palestina.

Energi dan Perdamaian yang Disponsori Modal

Sharm El Sheikh bukan sekadar tempat konferensi internasional. Kota di pesisir Laut Merah itu kini menjadi simbol baru diplomasi energi Timur Tengah. Di sana, diskusi tentang “perdamaian” tidak bisa dipisahkan dari rencana pembangunan pipa gas Qatar–Eropa, proyek raksasa yang digadang-gadang akan mengalirkan gas alam dari Teluk menuju pasar Eropa melalui jalur yang — secara geografis dan politis — harus melewati Gaza.

Bagi para perancang kebijakan energi global, jalur ini bukan hanya efisien, tetapi juga strategis. Di tengah ketegangan pasokan akibat perang Ukraina dan sanksi terhadap Rusia, Eropa membutuhkan sumber gas alternatif yang stabil dan aman. Maka, stabilitas Gaza menjadi syarat investasi. “Perdamaian” pun didefinisikan ulang: bukan sebagai pemulihan hak rakyat Palestina, melainkan sebagai jaminan keamanan bagi infrastruktur energi lintas benua.

Bahasa Perdamaian, Logika Kapital

Sejarah menunjukkan bahwa bahasa diplomasi kerap menjadi alat untuk menutupi logika kekuasaan ekonomi. KTT Sharm El Sheikh memperlihatkan pola lama yang dibungkus wajah baru: perdamaian sebagai instrumen pasar. Ketika para pemimpin dunia berbicara tentang pembangunan dan kemitraan, yang dimaksud sering kali adalah penciptaan ruang aman bagi arus modal, bukan ruang adil bagi rakyat tertindas.

Gaza, yang selama ini dilihat sebagai “masalah kemanusiaan”, kini tengah diposisikan ulang sebagai koridor energi. Proses ini mengubah penderitaan menjadi peluang investasi. Dalam skema ini, keadilan tertunda bukan karena dilupakan, tetapi karena dianggap tidak kompatibel dengan logika pasar.

Tatanan Dunia yang Bergeser

KTT Sharm El Sheikh juga mencerminkan pergeseran tatanan dunia: dari hegemoni tunggal menuju multipolaritas ekonomi. Negara-negara Teluk kini memainkan peran lebih besar, bukan hanya sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai arsitek politik kawasan. Namun, tanpa kritik struktural, multipolaritas ini hanya akan melahirkan pluralitas modal — bukan pembebasan rakyat.

Dunia boleh berubah, tetapi bahasa kekuasaan tetap sama. Perdamaian masih diukur dari stabilitas harga minyak, bukan dari akhir pendudukan.

Menuju Keadilan, Bukan Sekadar Stabilitas

Bagi rakyat Palestina, perdamaian sejati tidak dapat dicapai melalui proyek-proyek pembangunan yang dikendalikan dari luar. Ia lahir dari pengakuan atas hak politik dan kedaulatan mereka sendiri. Selama peta geopolitik digambar berdasarkan pipa gas dan bukan garis kemanusiaan, “perdamaian” hanya akan menjadi kata lain untuk kontrol.

KTT Sharm El Sheikh mengajarkan kita satu hal penting: di abad ke-21 ini, perang dan perdamaian sama-sama bisa dijalankan dalam nama pasar. Tugas generasi kita bukan sekadar membongkar retorika itu, melainkan menuntut agar perdamaian dikembalikan kepada maknanya yang sejati — keadilan.