MEDAN | Titahnews.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja spesifik dalam rangka pembahasan Reformasi Polri dan Reformasi Kejaksaan Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Utara, Jumat (30/1/2026). Kegiatan berlangsung di Aula Tibrata Polda Sumatera Utara.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Moh. Rano Alfath, S.H., M.H., selaku Ketua Tim sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bersama rombongan anggota Komisi III DPR RI.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., didampingi para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumut serta para Kapolres jajaran. Hadir pula Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., bersama para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Sumatera Utara.

Kunjungan kerja ini menjadi forum strategis antara Komisi III DPR RI dengan institusi penegak hukum guna memperkuat sinergi, pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan tugas Polri dan Kejaksaan. Fokus pembahasan meliputi reformasi birokrasi, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPR RI menerima paparan serta masukan terkait kondisi faktual penegakan hukum di wilayah Sumatera Utara, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi serta langkah-langkah strategis yang telah dan akan dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Ferry Walintukan menyampaikan bahwa kunjungan kerja spesifik ini merupakan bentuk dukungan nyata DPR RI terhadap upaya reformasi institusi penegak hukum.

“Kunjungan kerja Komisi III DPR RI ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara legislatif dan aparat penegak hukum. Polda Sumut berkomitmen mendukung reformasi Polri dan Kejaksaan guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berintegritas,” ujarnya.

Ia menambahkan, Polda Sumut bersama jajaran Kejaksaan di wilayah Sumatera Utara siap menindaklanjuti setiap masukan dan rekomendasi yang disampaikan demi meningkatkan kepercayaan publik serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan kunjungan kerja berlangsung aman, tertib, dan penuh dialog konstruktif, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi penguatan sistem penegakan hukum di Sumatera Utara.
(wp-t)