Jakarta | Titahnews.com – Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Mabes Polri ini diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.

Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian dari analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, sekaligus konsolidasi strategi ketahanan pangan tahun 2026.

“Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini kami laksanakan untuk memperkuat kolaborasi agar strategi ke depan pada 2026 dapat berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng, Jumat (6/2/2026).

Di sisi hulu, Polri berperan sebagai jembatan bagi kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani jagung.

Implementasi program tersebut telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.

Selain permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga berupaya melindungi petani dari praktik tengkulak dengan menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani. Salah satunya melalui kerja sama dengan Perum Bulog dalam penyerapan hasil panen.

Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian jagung dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai standar Bulog,” jelas Brigjen Langgeng.

Program ini bertujuan mengoptimalkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang berkelanjutan, petani diharapkan mampu membayar pinjaman tepat waktu dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko yang mewakili Himbara menyampaikan bahwa pada tahun 2026, BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.
(wp-t)