Serang, Banten — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri acara Akad Massal 50.030 Unit Rumah Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekaligus Serah Terima Kunci Tahun 2025, yang digelar pada Sabtu (20/12/2025) di Kota Serang, Provinsi Banten.

Rumah-rumah bersubsidi yang diserahterimakan pada kesempatan tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa kebijakan Presiden Prabowo untuk menaikkan kuota rumah subsidi dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit pada tahun 2025 sangat dinantikan oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa penerima manfaat program ini berasal dari berbagai latar belakang profesi, seperti asisten rumah tangga, tukang cukur, pengemudi ojek online, pedagang kopi keliling, guru madrasah, hingga penyandang disabilitas.

Selain peningkatan kuota, pemerintah juga memberikan kemudahan melalui penghapusan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika sebelumnya masyarakat harus membayar biaya administrasi, kini pengurusan PBG digratiskan. Hal serupa juga berlaku untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang kini tidak lagi dikenakan biaya administrasi.

Maruarar menambahkan, pembangunan rumah bersubsidi memiliki dampak ekonomi yang besar. Satu unit rumah setidaknya menyerap lima tenaga kerja bangunan serta melibatkan berbagai sektor usaha, mulai dari pedagang bahan bangunan hingga pelaku usaha makanan dan minuman.

“Dengan masifnya pembangunan rumah subsidi, negara hadir secara nyata untuk memberikan kesempatan yang setara bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah yang layak huni,” ujarnya.