Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, melalui konferensi daring pada Kamis (11/12/2025). Rakornas tersebut membahas kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, pengendalian inflasi, serta persiapan menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Usai mengikuti rakor, Sekda Firmansyah menyampaikan sejumlah arahan Mendagri yang menjadi perhatian bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi—seperti banjir, angin kencang, dan kebakaran—perlu ditingkatkan seiring prediksi cuaca ekstrem.

“Mendagri mengingatkan bahwa kesiapsiagaan harus diperkuat. Setiap kecamatan wajib memiliki minimal satu pos dan dua unit mobil pemadam kebakaran, sesuai Permendagri Nomor 123 Tahun 2018,” jelasnya. Berdasarkan data nasional tahun 2024, telah tersedia 1.009 pos dan 14.574 unit mobil pemadam kebakaran di daerah.

Firmansyah menambahkan bahwa pemerintah daerah diminta melakukan langkah preventif, seperti pemeriksaan rutin terhadap gedung berisiko tinggi kebakaran dan memastikan kelayakan sarana proteksi. Penerbitan izin mendirikan bangunan juga harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat risiko kebakaran.

Pada aspek pengendalian harga, Mendagri menekankan pentingnya antisipasi potensi kenaikan harga pangan menjelang Nataru. “Daerah diminta memantau komoditas rawan inflasi, memastikan distribusi berjalan lancar, dan menjaga kecukupan stok. Inflasi sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor,” ujar Firmansyah.

Selain itu, Mendagri juga menginstruksikan larangan sementara bagi kepala daerah untuk melakukan perjalanan dinas ke luar daerah maupun luar negeri hingga 15 Januari 2026. Kebijakan ini diambil untuk memastikan pimpinan daerah berada di tempat dan siap menangani potensi kondisi darurat akhir tahun.

“Keberadaan pimpinan sangat penting untuk mempercepat pengambilan keputusan jika terjadi situasi mendesak,” tambahnya.

Firmansyah turut menyampaikan penekanan Mendagri mengenai pentingnya sinergi lintas pemerintahan menghadapi periode libur Nataru. Peningkatan mobilitas masyarakat, potensi kepadatan di daerah wisata, risiko bencana, dan kebutuhan layanan publik harus diantisipasi melalui koordinasi erat antara Pemda dan Forkopimda.

Sebagai penutup, ia menyampaikan bahwa Mendagri menginstruksikan pemerintah daerah segera menyusun Rencana Operasi Terpadu Nataru, mencakup aspek pengamanan, kebencanaan, stabilitas pangan, serta kesiapan layanan publik.

“Rencana operasi ini menjadi pedoman bersama untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama Natal dan Tahun Baru,” tutup Firmansyah.