TOLITOLI – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Tolitoli memasuki tahapan penting. Pemerintah Kabupaten Tolitoli mulai mendistribusikan logistik pemungutan suara ke seluruh kecamatan sejak 18 hingga 20 Juli 2026 dengan pengawalan ketat dari unsur pemerintah, TNI, dan Polri.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tolitoli, Samsuh M. Saleh, memantau langsung proses distribusi logistik bersama para camat, Panitia Pengawas Desa (Panwas Desa), serta personel TNI-Polri. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh perlengkapan pemungutan suara tiba di setiap kecamatan dalam kondisi aman, lengkap, dan tepat waktu.

“Distribusi logistik merupakan tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pilkades. Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur sehingga pelaksanaan pemungutan suara pada 22 Juli mendatang dapat berlangsung tertib, aman, dan lancar,” ujar Samsuh.

Pilkades Serentak Kabupaten Tolitoli dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 22 Juli 2026, dengan melibatkan 44 desayang akan memilih kepala desa untuk masa jabatan berikutnya.

Dari jumlah tersebut, terdapat dua desa yang hanya memiliki satu pasangan calon, sehingga masyarakat akan menentukan pilihan antara calon tunggal atau kotak kosong. Kedua desa tersebut yakni Desa Ogowele Buga, Kecamatan Dondo, dan Desa Lantapan, Kecamatan Galang.

Keberadaan calon tunggal menjadi dinamika tersendiri dalam pelaksanaan Pilkades tahun ini. Meski demikian, seluruh tahapan pemilihan tetap dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tolitoli juga mengimbau seluruh warga untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab serta menjaga suasana tetap kondusif selama seluruh rangkaian Pilkades berlangsung.

Sementara itu, aparat keamanan dari TNI dan Polri disiagakan untuk mengawal proses pemungutan hingga penghitungan suara guna memastikan pesta demokrasi tingkat desa berjalan aman, damai, dan menghasilkan pemimpin yang memperoleh legitimasi dari masyarakat.