POSO – Pemerintah Kabupaten Poso menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi dan Sinergitas Lintas Sektor Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin Gubernur Sulteng, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., di Resort Siuri, Kecamatan Pamona Selatan, Jumat (16/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang, M.PSDM., Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta, S.H., M.Sc., P.Sc., Wakil Bupati Poso, Sekdakab Poso, Wakapolres Poso Kompol Suriadi, S.H., M.M., anggota DPRD provinsi, para kepala daerah, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta pemangku kepentingan lainnya.

Bupati Poso Verna Inkiriwang menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Poso sebagai tuan rumah. Ia berharap pertemuan tersebut memperkuat komunikasi dan kerja sama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh unsur terkait dalam menghadapi berbagai persoalan daerah.

Menurut Verna, tantangan pembangunan dan pelayanan masyarakat membutuhkan koordinasi serta kolaborasi lintas sektor. Karena itu, rapat tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan kebijakan, menyamakan persepsi, dan merumuskan langkah bersama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi.

Sejumlah persoalan strategis menjadi pembahasan, di antaranya pengawasan distribusi BBM bersubsidi, defisit daya listrik, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pengawasan BBM subsidi dinilai perlu diperkuat melalui tim terpadu yang melibatkan Satpol PP, TNI, dan Polri guna mencegah penyalahgunaan, pembelian berlebihan menggunakan jeriken, serta praktik pengetapan yang berpotensi mengganggu distribusi kepada masyarakat yang berhak.

Rakor tersebut juga membahas dukungan terhadap program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah bersama TNI-Polri dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah, serta menjaga kelancaran pembangunan di Sulawesi Tengah.