MOROWALI UTARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Morowali Utara, Musda Guntur, menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus meningkatkan integritas, disiplin, kompetensi, dan inovasi dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Musda saat memimpin apel pagi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara di pelataran Kantor Bupati Morowali Utara, Senin (9/11/2026).

Dalam arahannya, Musda mengingatkan bahwa kehadiran di kantor tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Setiap ASN dituntut menghasilkan kinerja nyata, mengembangkan kreativitas, dan menunjukkan capaian yang dapat diukur.

“Kalau hanya datang ke kantor, memenuhi kehadiran, lalu bekerja seperti biasa tanpa ada inovasi dan perkembangan, kita akan stagnan. Harus ada kemajuan dan capaian kinerja yang bisa kita tunjukkan,” tegasnya.

Ia juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) membangun budaya inovasi melalui gagasan dan terobosan yang memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Termasuk di dalamnya perlindungan dan pendaftaran kekayaan intelektual atas hasil inovasi yang dihasilkan pemerintah daerah.

Menurut Musda, inovasi tidak boleh hanya dilakukan untuk memenuhi penilaian atau mengejar penghargaan, tetapi harus menjadi bagian dari budaya kerja dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain kinerja, Musda meminta pejabat pengelola anggaran lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan menentukan prioritas belanja. Kebutuhan yang bersifat wajib atau mandatory spending harus dipenuhi sebelum anggaran dialokasikan untuk kegiatan lainnya.

Salah satu kewajiban yang menjadi perhatian ialah pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS Kesehatan yang disebut mencapai sekitar Rp22 miliar.

“Penuhi dulu kebutuhan yang wajib. Jangan sampai anggaran untuk kegiatan lain tersedia, sementara kewajiban dasar pemerintah justru belum terpenuhi,” ujarnya.

Musda turut menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab bagi seluruh ASN, termasuk pegawai yang menjalankan fungsi teknis, operator, dan administrasi. Menurutnya, profesionalisme setiap aparatur turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Terkait kedisiplinan, ia mengungkapkan masih ditemukan ASN dengan tingkat kehadiran rendah. Bahkan, sekitar 20 pegawai telah menjalani proses pemeriksaan atau sidang terkait dugaan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan terhadap pegawai lainnya juga berpotensi berlanjut.

Ia mengingatkan bahwa persoalan pribadi maupun keluarga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tanggung jawab sebagai aparatur negara. Kehadiran juga menjadi salah satu komponen penilaian dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Namun, Musda menegaskan bahwa ASN tidak boleh hanya mengejar pemenuhan administrasi kehadiran. Lebih dari itu, setiap pegawai harus menunjukkan kualitas kerja, integritas, dan kontribusi yang jelas.

Ia berharap evaluasi tersebut menjadi momentum bagi seluruh jajaran Pemkab Morowali Utara untuk memperbaiki pola kerja dan meningkatkan profesionalisme.

“Jangan sampai tahun 2027 kita masih terus berbicara soal disiplin. Itu berarti kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Naikkan standar kerja kita. Jangan hanya memenuhi kewajiban dasar, tetapi tunjukkan kualitas, integritas, dan hasil kerja yang nyata,” pungkasnya.

Melalui apel pagi tersebut, Musda berharap seluruh ASN Pemkab Morowali Utara semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang disiplin, profesional, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.