POSO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Poso memimpin apel bersama sekaligus penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso, Senin (9/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Poso tersebut merupakan bagian dari pemenuhan dokumen Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Penandatanganan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mencegah konflik kepentingan, menolak gratifikasi, serta memperkuat pengawasan internal pemerintahan.

Dalam sambutan tertulis Bupati Poso, dr. Verna G.M. Inkiriwang, M.PSDM., ditegaskan bahwa Pakta Integritas bukan sekadar formalitas administratif, melainkan harus menjadi komitmen moral yang diwujudkan melalui pelaksanaan tugas sehari-hari. Setiap jabatan merupakan amanah, sedangkan kewenangan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Bupati juga mengingatkan seluruh aparatur agar tidak menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Para kepala perangkat daerah diminta memberikan keteladanan sekaligus memastikan penggunaan fasilitas negara sesuai peruntukannya.

Terkait pengawasan, Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diminta mengoptimalkan fungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system). Pengawasan harus dilakukan secara preventif untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mendorong setiap perangkat daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Selain itu, seluruh ASN diminta menolak gratifikasi dan segera melaporkan apabila menerima pemberian yang tidak dapat dihindari. Bupati juga menekankan pentingnya menghindari konflik kepentingan serta memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Bupati mengapresiasi tindak lanjut Pemkab Poso terhadap hasil evaluasi SPI sebelumnya. Namun, ia menegaskan bahwa upaya peningkatan integritas tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen dan administrasi, tetapi harus tercermin dalam perubahan perilaku aparatur serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

Melalui kegiatan tersebut, seluruh jajaran Pemkab Poso diharapkan semakin memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

“Tidak mungkin kita membangun daerah yang maju apabila tata kelola pemerintahan masih lemah,” tegas Bupati dalam sambutan tertulisnya.