BATAM – Polresta Barelang menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan internal dan menindak tegas setiap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran. Komitmen tersebut disampaikan dalam Talk Show U-Talk bersama Official UTV bertema “Menelusuri Seberapa Ketat Pengawasan dan Sanksi Polisi yang Terlibat Tindak Pidana”, Rabu (18/11/2026).

Dalam kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting di Ruangan Sihumas Polresta Barelang itu, Kapolresta Barelang diwakili Kasihumas AKP Budi Santosa, S.H., sebagai narasumber. Diskusi juga menghadirkan Kasi Propam Polresta Tanjungpinang Iptu Javier Brian Tama dan Pengamat Hukum Irfan Harmain, dengan dipandu Host U-Talk, Meli Santia.

AKP Budi menjelaskan, pengawasan terhadap personel Polresta Barelang dilakukan secara berjenjang melalui pengawasan melekat oleh pimpinan, mulai dari kepala satuan, kapolsek, kanit hingga kasi. Sipropam juga secara rutin melakukan pengawasan kedisiplinan dan penegakan kode etik. Upaya tersebut diperkuat melalui arahan pimpinan saat apel pagi serta evaluasi mingguan. Selain pengawasan internal, Polri juga menerima pengawasan eksternal dari Ombudsman dan Kompolnas. Berdasarkan evaluasi 2025–2026, pelanggaran yang ditemukan secara umum didominasi persoalan disiplin, seperti ketidakhadiran tanpa keterangan dan masalah keluarga.

Dalam forum tersebut, Budi turut menjelaskan penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan sejumlah anggota di wilayah Polsek Batam Kota dan Polsek Sagulung. Terhadap personel yang diduga melanggar telah dilakukan penempatan khusus (patsus), sedangkan proses pemeriksaan ditangani Bidpropam Polda Kepri. Khusus anggota Polsek Sagulung, proses pemeriksaan masih berlangsung dan menunggu tahapan persidangan kode etik. Pengawasan penggunaan rokok elektrik atau vape juga dilakukan dengan mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Negara Kepolisian Republik Indonesia.

Terkait sanksi, AKP Budi menegaskan bahwa setiap hukuman dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta persidangan kode etik. Sanksi yang dapat diberikan meliputi teguran tertulis, mutasi demosi, penundaan kenaikan pangkat maupun pendidikan, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

Melalui forum tersebut, Polresta Barelang berharap masyarakat memperoleh pemahaman mengenai mekanisme pengawasan, penanganan pelanggaran, serta penegakan kode etik di lingkungan Polri. Keterbukaan informasi dan pembenahan internal dinilai penting untuk menjaga profesionalisme anggota sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Polresta Barelang juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Batam. Warga yang mengalami atau mengetahui gangguan kamtibmas dapat menghubungi layanan Polisi 110 untuk menyampaikan laporan maupun pengaduan secara cepat, mudah, dan gratis.