BUOL – Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Asta Cita Presiden, Sembilan Program Berani Gubernur Sulawesi Tengah, dan Tujuh Program Buol Hebat di Aula Pobokidan Lantai II Kantor Bupati Buol, Rabu (18/11/2026).

Rakor tersebut difokuskan pada penyelarasan program pembangunan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sebagai dasar penyusunan kebijakan serta penganggaran tahun 2027.

Dalam arahannya, Risharyudi menegaskan bahwa rakor tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu menerjemahkan program menjadi langkah konkret dengan sasaran dan hasil yang terukur.

Ia meminta seluruh OPD meninggalkan pola kerja sektoral dan memperkuat kolaborasi agar pelaksanaan pembangunan berjalan selaras.

“Jangan sampai program berjalan sendiri-sendiri. Kita harus memiliki satu bahasa, satu data, dan satu langkah. Semua program harus saling mendukung dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Bupati menempatkan penanganan stunting dan kemiskinan sebagai prioritas utama. Untuk percepatan penurunan stunting, pemerintah desa dan kelurahan diminta menuntaskan pemutakhiran data dalam waktu 14 hari, termasuk data keluarga berisiko stunting, ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK), serta balita kekurangan gizi.

Pemkab Buol menargetkan masuk lima besar daerah terbaik dalam penanganan stunting di Sulawesi Tengah pada 2027. Sementara untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah menargetkan 500 keluarga keluar dari kategori miskin melalui pembangunan rumah baru, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta optimalisasi bantuan pemerintah pusat dan daerah.

Di sektor pemenuhan gizi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini didukung sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan sekitar 19.000 penerima manfaat dari target 52.000 orang. Pada 2027, Pemkab Buol menargetkan penambahan minimal 10 SPPG sehingga jumlah penerima manfaat meningkat menjadi 35.000 orang.

Penguatan ekonomi desa juga menjadi perhatian. Dari 115 desa dan kelurahan, sebanyak 49 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk. Pemerintah desa dan kelurahan diminta memastikan kesiapan lahan hingga akhir 2026 agar seluruh koperasi dapat beroperasi dan memiliki gerai usaha pada tahun berikutnya.

Pada sektor pendidikan, Pemkab Buol menargetkan Program Sekolah Rakyat mampu menampung 3.000 peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA pada 2027. Sementara di bidang kesehatan, pemerintah merencanakan pembangunan rumah sakit baru dengan kebutuhan anggaran Rp250 miliar yang dilengkapi layanan cuci darah dan jantung.

Adapun sektor ketahanan pangan diarahkan pada penambahan 1.000 hektare lahan persawahan pada 2027, sehingga total pengembangan mencapai 2.000 hektare. Upaya tersebut akan didukung pembangunan irigasi, penyediaan pompa air, panel listrik, serta perlindungan lahan produktif padi dan jagung.

Bupati juga meminta setiap OPD menyusun rencana aksi yang jelas, mulai dari jenis kegiatan, kebutuhan anggaran, penanggung jawab, target capaian hingga batas waktu pelaksanaan.

Ia mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar lebih proaktif menjemput dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi. Menurutnya, meskipun Kabupaten Buol menghadapi efisiensi anggaran sebesar Rp207 miliar sepanjang 2025–2026, dukungan anggaran pusat dan provinsi yang masuk dalam periode tersebut mencapai Rp806,1 miliar.

Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk pembangunan jalan dan jembatan, puskesmas, koperasi, SPPG, bantuan rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

“Saya yakin, kalau kita fokus, Buol tidak lagi menjadi penonton. Buol yang menjemput anggaran, Buol yang bekerja, dan Buol yang menikmati hasilnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Syarif Pusadan, menyampaikan bahwa rakor bertujuan memperkuat sinergi antarperangkat daerah, menyelaraskan program pembangunan, serta mengidentifikasi perkembangan dan kendala pelaksanaannya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan sejumlah OPD terkait penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Merah Putih, UMKM, MBG, Sekolah Rakyat, serta strategi ketahanan pangan.

Rakor ditutup dengan penandatanganan kesepakatan dan komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. Melalui langkah tersebut, Pemkab Buol berharap sinkronisasi program pembangunan 2027 dapat diwujudkan melalui kerja nyata dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.