Pekanbaru, 11 Desember 2025 — Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia sekaligus penutupan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) di Pekanbaru diwarnai aksi orang muda dan organisasi masyarakat sipil di Tugu Perjuangan, tepat di depan kediaman Gubernur Riau, Kamis (11/12).

Dalam aksi bertema “16 HAKTP: Hentikan Kekerasan dan Pelanggaran HAM”, peserta mendesak negara menghentikan segala bentuk kekerasan, pembungkaman, dan pelanggaran HAM; menjamin ruang hidup yang aman; serta memastikan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh rakyat.

Aksi ini diikuti oleh berbagai kelompok masyarakat sipil dan organisasi orang muda, di antaranya WALHI Riau, Wanapalhi, Laskar Penggiat Eko Wisata (LPE) Riau, Rumah Sunting, Aksi Kamisan Pekanbaru, LPM Bahana Mahasiswa UNRI, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Masyarakat UNRI, Selaras, serta masyarakat muda lainnya. Peserta menyuarakan tuntutan melalui orasi, aksi teatrikal, poster, dan payung bertuliskan “Pulihkan”.

Teatrikal: Simbol Pembungkaman Suara Perempuan dan Masyarakat Adat

Dewan Daerah WALHI Riau, Kunni Masrohanti, melakukan aksi teatrikal mengenakan pakaian adat Melayu dengan mulut tertutup lakban hitam—simbol pembungkaman yang dialami perempuan dan masyarakat adat.

“Negara yang absen, korporasi yang rakus, dan budaya patriarki yang masih kuat melahirkan relasi kuasa timpang. Perempuan dan masyarakat adat terus dibungkam ketika mempertahankan ruang hidupnya,” tegas Kunni.

Kerusakan Ekologis, Wajah Lain Kekerasan terhadap Perempuan

Staf Kampanye WALHI Riau, Sri Depi Surya Azizah, menegaskan bahwa persoalan HAM tidak terpisah dari lingkungan hidup.

“Di Riau, kerusakan ekologis adalah wajah lain dari kekerasan terhadap perempuan. Ketika hutan ditebang, gambut dibakar, dan tanah dirampas, perempuan yang paling terdampak—kehilangan air bersih, pangan, ruang aman, bahkan masa depan anak-anaknya. Namun ketika mereka bersuara, mereka justru dihadiahi intimidasi hingga kriminalisasi,” ujar Depi.

Patriarki Tantangan Utama Keadilan Gender

Perwakilan Wanapalhi USTI, Sabila Dwi Purnama, menyebut patriarki sebagai hambatan besar penegakan HAM.

“Budaya patriarki membatasi ruang perempuan dan juga merugikan laki-laki dengan mengekang ekspresi dan perannya. Keadilan gender adalah isu kemanusiaan dan fondasi utama penegakan HAM. Tidak akan ada keadilan ekologis tanpa keadilan gender,” tegas Sabila.

Solidaritas untuk Sumatera dan Peringatan Risiko Ekologis Riau

Dalam aksi tersebut, peserta juga melakukan penggalangan dana bertajuk “Pulihkan Sumatera” sebagai bentuk solidaritas bagi korban bencana ekologis di berbagai provinsi.

Peserta mengingatkan bahwa Riau saat ini berada dalam kondisi sangat rentan terhadap banjir, longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan analisis spasial WALHI Riau, hampir seluruh titik rawan banjir berada di empat Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yang hutannya telah berubah menjadi perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI).