Bobby Ciputra , Ketua AMSI – Angkatan Muda Sosialis Indonesia

Seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak

Ungkapan diplomatik yang kerap diulang Presiden Prabowo Subianto itu kini menghadapi ujian nyata. Pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, Prabowo menandatangani Piagam Board of Peace (BoP) bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebuah langkah yang segera memantik perdebatan: apakah ini konsistensi Politik Luar Negeri Bebas Aktif, atau justru awal pergeseran strategis Indonesia ke orbit kekuasaan baru?

Penandatanganan Piagam Board of Peace bukan seremoni biasa. Kehadiran Prabowo bersama Donald Trump dan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban mengirimkan pesan politik global yang tegas. BoP bukan lembaga multilateral klasik, melainkan platform kekuasaan alternatif, dibangun di luar tatanan internasional lama. Ia berdiri bukan di atas konsensus luas, melainkan relasi personal dan loyalitas politik.

Donald Trump sejak lama dikenal skeptis terhadap institusi multilateral tradisional. Ia lebih percaya pada hubungan personal dan kesepakatan langsung. Tak mengherankan bila dalam draf piagam setebal 11 halaman, Trump diposisikan sebagai ketua seumur hidup dengan hak veto absolut. Ini bukan sekadar struktur organisasi, melainkan cerminan paradigma kekuasaan baru: personal, transaksional, dan hierarkis.

Dalam konteks ini, keputusan Indonesia bergabung tidak bisa dibaca secara sederhana sebagai ketundukan. Lebih tepat, ini adalah kesadaran taktis atas realitas geopolitik mutakhir. Multilateralisme sedang melemah. Dunia bergerak cepat menuju sistem multipolar yang keras dan penuh transaksi. Prabowo tampaknya membaca peta ini dengan jernih.

Reaksi global mempertegas kontroversi BoP. Sejumlah negara Barat—Inggris, Prancis, Jerman, Norwegia—memilih absen. Presiden Prancis Emmanuel Macron secara terbuka mengkritik BoP sebagai ancaman terhadap legitimasi PBB. Respons Trump pun khas: ancaman tarif 200 persen terhadap anggur dan sampanye Prancis. Polanya jelas—loyalitas dihargai, kritik dihukum.

Dari Bebas Aktif ke Bebas Manuver

Politik Luar Negeri Bebas Aktif lahir di era Perang Dingin, ketika dunia terbagi dua blok besar. Prinsip dasarnya sederhana: Indonesia tidak terikat pada satu blok kekuasaan. Namun dunia hari ini jauh lebih cair dan kompleks. Tantangan tidak lagi datang dari dua kekuatan besar, melainkan dari ketidakpastian global, tekanan ekonomi, konflik kawasan, dan rivalitas kekuatan menengah.

Di titik inilah Prabowo tampaknya melakukan reinterpretasi. Ia tidak meninggalkan Bebas Aktif, melainkan menerjemahkannya ulang menjadi Politik Bebas Manuver. Artinya, Indonesia bergerak di antara semua kekuatan: bergabung tanpa mengikat, mendekat tanpa menunduk, hadir tanpa terlarut.

Dalam kerangka ini, Board of Peace bukan tujuan akhir, melainkan alat. Indonesia ingin tercatat sebagai mitra, bukan objek tekanan. Ini semacam asuransi geopolitik awal—sinyal bahwa Indonesia mampu berbicara dengan bahasa kekuatan besar, tanpa kehilangan otonomi strategisnya.

Kepentingan Nasional di Balik Langkah Strategis

Ada kalkulasi keamanan nasional yang nyata di balik keputusan ini. Melalui BoP, Indonesia berpeluang mengunci komitmen Amerika Serikat, terutama terkait stabilitas di Laut Natuna Utara. Secara implisit, kepentingan AS untuk menahan klaim China di Laut China Selatan sejalan dengan kepentingan Indonesia—tanpa perlu deklarasi terbuka yang memancing eskalasi.

Prabowo juga memahami bahwa arsitektur keamanan global pasca-1945 sedang diguncang. Negara menengah seperti Indonesia tak bisa lagi bergantung pada satu institusi atau satu poros kekuatan. Mereka harus membangun jaring pengaman berlapis. Board of Peace adalah salah satu jaring itu—bukan satu-satunya, tetapi terlalu signifikan untuk diabaikan.

Langkah ini sekaligus memperkuat citra Prabowo sebagai realis geopolitik yang pragmatis. Ia berteman dengan semua—Barat, Timur, Utara, Selatan—selama sejalan dengan kepentingan nasional. Dalam pidatonya di Davos, Prabowo menegaskan: Indonesia memilih perdamaian ketimbang kekacauan; menjadi teman bagi semua, musuh bagi tak satu pun.

Mendayung di Antara Dua Tatanan

Namun, Politik Bebas Manuver bukan tanpa risiko. Indonesia kini mendayung di antara dua tatanan global yang saling bersaing. Di satu sisi, tatanan lama: PBB, ASEAN Centrality, dan hukum internasional berbasis aturan. Di sisi lain, tatanan paralel: Board of Peace, aliansi minilateral, dan kekuasaan berbasis relasi personal.

Ketika kedua tatanan ini berbenturan—misalnya dalam sengketa Laut China Selatan—di forum mana Indonesia akan berdiri? Pilihan apa pun membawa konsekuensi. Di sinilah kecerdikan Prabowo diuji: memanfaatkan semua platform tanpa terjebak dalam satu orbit kekuasaan.

Saya memahami logika strategis di balik langkah ini. Namun, risiko jangka panjangnya tidak boleh diabaikan. Indonesia harus tetap menjadi pemimpin Global South dan demokrasi besar dengan basis sosial kuat. Kita tidak boleh larut dalam politik kekuasaan personal—siapa pun aktornya, entah Trump, Putin, atau Xi Jinping.

Politik Bebas Manuver harus dijalankan dengan prinsip yang tegas: kepentingan nasional, nilai-nilai demokrasi, dan solidaritas negara berkembang.

Seribu kawan memang terlalu sedikit. Satu musuh memang terlalu banyak. Tetapi di antara kawan dan musuh, ada prinsip yang tak boleh dikompromikan: kedaulatan, keadilan, dan kemanusiaan. Di situlah ujian sesungguhnya Politik Bebas Aktif di era kepemimpinan Prabowo Subianto.