Anambas – Dukungan terhadap struktur kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Kepulauan Anambas, H. Ardan, secara tegas menyatakan sikap agar Polri tetap berada langsung di bawah naungan Presiden Republik Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan H. Ardan pada Kamis (29/1/2026). Ia menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden sangat penting untuk menjaga stabilitas komando dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Menurutnya, struktur tersebut merupakan langkah strategis guna memastikan pelayanan hukum dan keamanan berjalan optimal, sekaligus meminimalisir hambatan birokrasi yang berpotensi menghambat efektivitas kerja kepolisian.

“Saya, H. Ardan, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kabupaten Kepulauan Anambas, mendukung penuh agar Polri tetap berada di bawah naungan Presiden,” tegasnya.

Selain menyoroti aspek struktural, H. Ardan juga menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dengan Komisi III DPR RI yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, pada Senin (26/1/2026) lalu.

Ia menilai forum tersebut mencerminkan keterbukaan, transparansi, serta komitmen Polri dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik melalui wakil rakyat.

H. Ardan berharap Polri tetap konsisten dan profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ia juga menyoroti peran penting Polri dalam memberantas berbagai bentuk penyakit masyarakat yang kerap mengganggu ketenteraman warga, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Kami berharap Polri tetap tangguh dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat. Kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas, sangat dirasakan manfaatnya dalam menciptakan situasi yang kondusif,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, H. Ardan menegaskan pentingnya menjaga sinergi antara aparat keamanan dan lembaga adat sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan berkeadilan.