Jakarta — Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus digencarkan. Pada Jumat (6/2/2026), Kepolisian Republik Indonesia menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor guna memperkuat tata kelola produksi jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir, sekaligus memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak.

Rapat yang berlangsung di Mabes Polri tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, asosiasi pabrik pakan ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh gugus tugas ketahanan pangan di seluruh Polda se-Indonesia.

Koordinasi nasional tersebut dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol. Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan. Ia menyampaikan bahwa capaian swasembada jagung pakan ternak tanpa impor sepanjang 2025 menjadi modal penting untuk menyusun strategi yang lebih solid pada 2026.

“Evaluasi kinerja tahun lalu menunjukkan hasil positif. Indonesia mampu memenuhi kebutuhan jagung pakan ternak tanpa impor. Tahun ini, kami fokus memperkuat konsolidasi agar hasilnya lebih berkelanjutan,” ujar Brigjen Langgeng.

Pada sisi hulu produksi, Polri berperan aktif menjembatani kebutuhan permodalan petani jagung. Melalui kerja sama dengan Himbara, petani yang tergabung dalam kelompok tani difasilitasi untuk mengakses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema ini telah diterapkan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, guna mendukung perluasan lahan dan kesinambungan masa tanam.

Perwakilan Himbara yang juga Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mengungkapkan bahwa pada 2026 BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.

Selain permodalan, aspek hilir juga menjadi perhatian utama. Polri bersama Gugus Tugas Ketahanan Pangan mengawal stabilitas harga agar petani tidak dirugikan oleh praktik tengkulak. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui kerja sama dengan Perum Bulog untuk penyerapan hasil panen petani.

Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 mengacu pada surat dinas internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target penyerapan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

“Komitmen kami memastikan harga di tingkat petani tidak jatuh di bawah HPP. Di beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, petani sudah menikmati harga pembelian sesuai standar Bulog,” jelas Brigjen Langgeng.

Program ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur, meningkatkan produksi nasional, serta memperkuat kapasitas manajerial petani agar mampu mengelola pembiayaan secara sehat dan berkelanjutan.

Melalui kolaborasi lintas lembaga ini, Polri berharap ekosistem jagung pakan ternak nasional semakin kuat dan kesejahteraan petani jagung di berbagai daerah dapat meningkat secara nyata.