Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bintan berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam ajang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia.

Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” ini menjadi ajang apresiasi bagi instansi pemerintah yang dinilai berhasil meningkatkan akuntabilitas kinerja serta membangun budaya integritas dalam pelayanan publik.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa SAKIP dan pembangunan Zona Integritas merupakan instrumen penting dalam memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi, nilai SAKIP nasional menunjukkan capaian rata-rata sebesar 73,61 untuk Kementerian/Lembaga, 69,05 untuk Pemerintah Provinsi, serta 64,89 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2025, sebanyak 297 instansi pemerintah mengikuti penilaian Zona Integritas, dan 133 di antaranya dinyatakan berhasil meraih predikat WBK dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Plt Kepala DPMPTSP Bintan, Rusli, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kinerja dan kualitas pelayanan yang telah dibangun. Ia menegaskan bahwa capaian ini juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan integritas dan kualitas layanan agar ke depan mampu meraih predikat WBBM.

Sementara itu, Bupati Bintan Roby Kurniawan mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini menjadi bukti komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Ia berharap semakin banyak organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Bintan yang mampu meraih predikat Zona Integritas di masa mendatang.

Kegiatan penghargaan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Menteri PANRB, Menteri Hukum, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Kepala Arsip Nasional, serta para pimpinan instansi penerima penghargaan dari berbagai daerah di Indonesia.