JAKARTA – Aliansi organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026). Aksi yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB hingga 17.30 WIB tersebut diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa, yakni GMNI Jakarta Timur, PMKRI Jakarta Timur, LMND Jakarta Timur, dan PMKRI Jakarta Selatan.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah melalui DPR RI sebagai lembaga legislatif, yaitu:

  1. Mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
  2. Menuntut pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
  3. Menuntut pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) guna mengurangi beban ekonomi masyarakat.
  4. Mendesak evaluasi total terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
  5. Menuntut penghentian sementara Program MBG hingga dilakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem pelaksanaannya.

Di tengah jalannya aksi, salah seorang peserta demonstrasi, Dzakwan Falih, yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPC GMNI Jakarta Timur, mengaku mengalami tindakan kekerasan saat diamankan aparat kepolisian.

Menurut pengakuannya, ia sempat diamankan ketika hendak membakar ban sebagai bentuk protes dalam aksi tersebut. Setelah diamankan, Dzakwan mengaku menerima pemukulan di beberapa bagian tubuh sebelum dibawa oleh aparat kepolisian. Ia kemudian dibebaskan dan kembali ke lokasi aksi dalam kondisi lemas.

Dzakwan menyebut aparat kepolisian sempat memberikan pesan agar demonstrasi tidak dilakukan dengan cara-cara yang dianggap anarkis. Meski telah dibebaskan, ia mengaku masih mengalami trauma akibat peristiwa tersebut.

Ketua PMKRI Jakarta Timur, Emanuel Odo, dalam orasinya meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan diduga berpotensi menjadi ruang penyalahgunaan oleh oknum tertentu.

Ia juga meminta penghentian sementara program tersebut hingga pemerintah benar-benar siap menjalankannya secara tepat sasaran, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain itu, Emanuel menyoroti berbagai persoalan nasional yang dinilai belum terselesaikan, terutama terkait kondisi di Papua. Ia menegaskan bahwa masih terdapat berbagai bentuk ketidakadilan yang perlu mendapat perhatian pemerintah serta meminta penghentian tindakan represif terhadap masyarakat di Papua.

Sementara itu, Ketua LMND Jakarta Timur, Abdul Latief, menegaskan bahwa aksi yang dilakukan merupakan gerakan moral yang bertujuan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik kelompok tertentu.

“Di tengah kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, mahasiswa harus bersatu dan turun ke jalan untuk menyuarakan kebenaran. Jangan sampai kita menjadi apatis terhadap keadaan yang terjadi saat ini,” ujarnya.

Ketua GMNI Jakarta Timur, Jansen Henry Kurniawan, turut menyayangkan dugaan tindakan represif yang dialami salah satu pengurus organisasinya, Dzakwan Falih. Ia juga mengkritik anggota DPR RI yang dinilainya tidak menunjukkan respons terhadap aspirasi mahasiswa.

Menurut Jansen, meskipun aksi diikuti sekitar 580 peserta, tidak ada satu pun anggota DPR RI yang bersedia menemui massa aksi untuk menerima aspirasi mereka secara langsung.

Ia menegaskan bahwa aksi Cipayung Menggugat di DPR RI bukanlah aksi terakhir. Gerakan tersebut, kata dia, akan terus berlanjut dengan konsolidasi yang lebih besar sebagai bentuk perjuangan mahasiswa dalam menyuarakan kepentingan rakyat.

“Kami mengajak seluruh elemen mahasiswa, masyarakat, dan anak bangsa untuk bersatu demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” tegasnya.