BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal sekaligus menekan angka pengangguran.

Upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan perwakilan 15 perusahaan besar di Batam, Kamis (20/8/2026).

Kepala Disnaker Kota Batam, Yudi Suprapto, mengatakan pertemuan itu menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha, khususnya dalam membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat Batam.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra dalam menekan angka pengangguran serta menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

“Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan dunia usaha terkait kebutuhan tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja lokal, serta kompetensi yang dibutuhkan industri,” ujar Yudi.

Ia menjelaskan, koordinasi dengan APINDO dan perusahaan juga diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja. Dengan komunikasi yang lebih intensif, kebutuhan tenaga kerja perusahaan diharapkan dapat diketahui lebih awal dan dipetakan secara terukur.

“Kami ingin kebutuhan tenaga kerja perusahaan bisa diinformasikan lebih dini. Dengan begitu, pencari kerja lokal dapat mempersiapkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan industri,” katanya.

Pemko Batam juga mendorong keterlibatan putra-putri daerah dalam kesempatan kerja yang tersedia. Salah satu target yang ingin diwujudkan melalui kemitraan tersebut adalah sedikitnya 20 persen tenaga kerja perusahaan berasal dari masyarakat tempatan, baik yang lahir maupun yang menamatkan pendidikan di Batam.

“Harapannya, minimal 20 persen dari jumlah karyawan berasal dari putra-putri tempatan, baik yang lahir maupun yang menamatkan sekolah di Batam. Tentu ini membutuhkan sinergi dan komitmen bersama,” ujarnya.

Selain memperkuat penempatan tenaga kerja, Pemko Batam mendorong komunikasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, APINDO, dan perusahaan. Hal ini dinilai penting agar kebutuhan tenaga kerja industri dapat dipetakan secara lebih akurat.

Hasil pemetaan tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program pelatihan dan peningkatan kompetensi yang lebih tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

“Pelatihan jangan berjalan sendiri. Harus ada keterkaitan dengan kebutuhan nyata perusahaan. Karena itu, komunikasi dengan dunia usaha menjadi sangat penting,” kata Yudi.

Ia berharap pertemuan tersebut menjadi awal dari komitmen bersama untuk membangun pola kemitraan yang konkret dan berkelanjutan. Pemerintah akan berperan sebagai fasilitator sekaligus penghubung antara pencari kerja dan dunia usaha.

Di sisi lain, perusahaan tetap memiliki kewenangan dalam menetapkan standar, tahapan, serta keputusan rekrutmen berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi masing-masing.

“Pemerintah hadir sebagai fasilitator dan penghubung. Pada akhirnya, perusahaan tetap memiliki kewenangan menentukan standar dan proses rekrutmen sesuai kebutuhan. Yang penting, kita membangun komunikasi agar peluang kerja bagi tenaga kerja lokal semakin terbuka,” tutur Yudi.