Pekanbaru, titahnews.com – Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau menghapus sanksi denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan yang jatuh tempo pada tanggal libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H/Lebaran 2024 yaitu pada 8-15 April 2024.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Evarefita di Pekanbaru, Senin, mengatakan hal itu dilakukan karena Pelayanan Samsat Provinsi saat itu diliburkan dan kembali melayani wajib pajak mulai Selasa (16/4) di lansir dari antaranews.com.
Dia mengimbau masyarakat tidak hanya memanfaatkan fasilitas di Samsat konvensional saat membayar pajak kendaraan.
“Petugas kami sudah siap untuk melayani, kami menyarankan masyarakat memanfaatkan fasilitas pembayaran lainnya yang sudah kami sediakan,” katanya.
Masyarakat Riau, lanjutnya, bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran pajak kendaraan seperti Samsat tanpa turun, Samsat Keliling, Samsat Mal Pelayanan Publik, Samsat Tanjak dan aplikasi Samsat Digital Nasional saat membayar pajak.
Hal itu untuk menghindari terjadinya antrean panjang di kantor-kantor Samsat konvensional, yang disebabkan oleh tingginya tingkat kunjungan masyarakat yang memanfaatkan pembebasan denda selama libur Idul Fitri tersebut.
Terkait fasilitas pembayaran pajak kendaraan, Evarefita juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi Signal (Samsat Digital Nasional). Aplikasi pembayaran pajak kendaraan daring yang dikhususkan untuk pengesahan tahunan.
“Untuk yang masih berada di kampung halaman, masih tetap bisa membayar pajak kendaraan dengan aplikasi Signal. Aplikasinya bisa diunduh di ‘Playstore’ atau di ‘Appstore’. Tapi aplikasi ini hanya bisa untuk pajak tahunan dan kendaraan yang tidak memiliki tunggakan,” sebutnya.
Selain aplikasi Signal, publik juga dapat memanfaatkan fasiltas Samsat Drive Thru atau layanan tanpa turun kendaraan, terutama untuk wajib pajak yang berada di Pekanbaru, Tembilahan (Indragiri Hilir), Ujung Tanjung (Rokan Hilir) dan Pangkalan Kerinci (Pelalawan).
Keempat wilayah tersebut sejak beberapa tahun terakhir sudah dilengkapi dengan keberadaan Samsat Drive Thru dengan pelayanan yang membuat masyarakat cukup menunggu di atas kendaraan.
“Saat kemarin kita rapat yang dipimpin Korlantas Polri, daerah seluruh Indonesia juga terjadi penurunan realisasi pajak kendaraan. Faktornya karena Pemilu,” sebutnya.
Lanjut Yoga, faktor lainnya karena di awal tahun lalu kabupaten kota di Provinsi Riau terdampak bencana banjir. Hal ini faktor utama yang membuat progres PKB sedikit melambat.
“Kita di Riau selain faktor Pemilu, tambah kemarin di awal tahun 10 daerah di Riau terdampak banjir. Sebab UPT-UPT kita yang terdampak banjir, realisasi pendapatannya rendah semua. Petani kita juga pasti terdampak saat banjir kemarin. Mobilitas juga terganggu saat ingin mambayar pajak,” terangnya.
“Mudah-mudahan setelah pemilu dan tidak ada lagi daerah Riau yang terdampak banjir, sampai akhir tahun realisasi pajak kendaraan kira bisa tinggi. Apalagi sekarang kita ada kebijakan keringanan denda keterlambatan bayar bayar satu bulan hanya 2 persen, dan maksimal 15 bulan. Tentu ini sangat meringankan masyarakat yang terlambat bayar pajak kendaraan,” tambahnya.
