PEKANBARU – Pencabutan izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) oleh Kementerian Kehutanan harus diikuti langkah nyata pemulihan lingkungan dan pengembalian hak masyarakat. WALHI Riau menegaskan, pencabutan izin tidak boleh sekadar menjadi keputusan administratif tanpa penyelesaian dampak kerusakan ekologis dan konflik agraria yang selama ini terjadi.
Pencabutan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Keputusan itu didasarkan pada sejumlah temuan, di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.
WALHI Riau menyebut keputusan tersebut sejalan dengan hasil pemantauan mereka terhadap aktivitas PT RAPP. Berdasarkan analisis organisasi tersebut, karhutla berulang terindikasi terjadi di sejumlah areal kerja perusahaan pada 2015, 2016, 2017, 2020, dan 2026, termasuk kebakaran di Estate Sungai Mandau, Kabupaten Bengkalis.
WALHI Riau juga menemukan dugaan tidak adanya pemulihan pascakebakaran di sejumlah lokasi, khususnya Estate Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahkan, menurut hasil pemantauan mereka, perusahaan melakukan penanaman eukaliptus sebagai tanaman produksi di area yang menjadi prioritas restorasi pascakebakaran.
Direktur Eksekutif WALHI Riau, Eko Yunanda, mengatakan pencabutan izin harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai dugaan pelanggaran perusahaan. Pemerintah juga diminta memastikan pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan di seluruh areal kerja PT RAPP.
Menurut Eko, proses pascapencabutan harus mengutamakan dua agenda utama, yakni pemulihan ekologis dan pemulihan hak masyarakat atas ruang hidup. Penyelesaian tersebut, katanya, harus melibatkan masyarakat adat, buruh, petani, organisasi masyarakat sipil, serta pihak-pihak lain yang terdampak.
“Pemerintah harus memastikan pemulihan pascapencabutan, baik pemulihan ekologis maupun pemulihan hak rakyat, termasuk masyarakat adat dan buruh. Kami mendorong pelibatan langsung masyarakat terdampak dalam penyusunan dan pelaksanaan skema pemulihan yang partisipatif dan adil,” ujar Eko.
Sementara itu, Ketua Dewan Daerah WALHI Riau, Jasmi, mengingatkan agar pemerintah tidak mengalihkan izin atau pengelolaan eks areal PT RAPP kepada korporasi lain maupun perusahaan negara. Ia menilai pengalihan tersebut berpotensi menghilangkan tujuan utama pencabutan izin, yakni pemulihan lingkungan dan pengembalian hak masyarakat.
“Izin PT RAPP tidak boleh dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan kepada Agrinas dan Perhutani, seperti yang dilakukan pemerintah terhadap pencabutan 28 izin pada Januari lalu. Publik harus mendesak pemulihan lingkungan dan hak rakyat. Jika tidak, pencabutan ini hanya menjadi gimik pemulihan dan berpotensi membuka ruang bagi kerusakan lingkungan serta perampasan hak masyarakat,” tegas Jasmi.
Desakan serupa disampaikan Direktur Perkumpulan Elang, Besta Junandi. Ia menyoroti hak masyarakat Dayun, Kabupaten Siak, yang menurutnya terdampak perizinan PT RAPP. Besta menyebut ribuan hektare perkebunan masyarakat di Desa Dayun masuk dalam persoalan penguasaan ruang yang perlu diselesaikan pemerintah.
Ia mendorong pemerintah mempercepat pengakuan dan perlindungan ruang hidup masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial (PS) maupun Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Langkah tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari penyelesaian konflik sekaligus mengurangi ketimpangan penguasaan lahan di Riau.
Selain pemulihan pascapencabutan izin PT RAPP, WALHI Riau juga mendesak pemerintah melakukan penegakan hukum, peninjauan ulang, hingga pencabutan izin terhadap perusahaan lain yang diduga merusak lingkungan.
WALHI Riau secara khusus menyoroti sedikitnya 38 izin korporasi yang areal kerjanya mengalami karhutla sepanjang 2026. Mereka meminta pemerintah memastikan penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut serta mengembalikan hak masyarakat atas ruang hidup yang terdampak aktivitas korporasi.


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.