BATAM – Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait perizinan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di ruang rapat Komisi I, Jumat (5/12/2025). Rapat dipimpin Rival Pribadi SH, didampingi Sekretaris Komisi I Anwar Anas, serta dihadiri anggota Komisi I lainnya, Dr Muhammad Mustofa SH MH dan Hendrik SH, serta anggota Komisi II, Kamaruddin SE.
RDPU menghadirkan jajaran manajemen PT Jaya Electrical Energy (JEE), perwakilan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, UPT Pengawasan Disnaker Provinsi Kepri, DPM-PTSP, Satpol PP, Camat Sagulung, dan Lurah Sungai Pelunggut.
Dalam rapat, anggota DPRD menyampaikan kekecewaan atas sikap manajemen PT JEE yang menolak kehadiran anggota Dewan saat inspeksi mendadak (sidak) beberapa hari sebelumnya. Rival Pribadi menegaskan, lembaganya menerima laporan dugaan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) tanpa dokumen resmi.
“Kami mendapatkan laporan perusahaan ini mempekerjakan TKA tanpa izin resmi. Ini melanggar undang-undang keimigrasian dan ketenagakerjaan, karena posisi yang ditempati seharusnya diisi tenaga kerja lokal,” tegas Rival.
Sikap manajemen yang memerintahkan petugas keamanan menahan anggota Dewan saat sidak dinilai tidak etis dan memperkuat dugaan pelanggaran. Anwar Anas dan Dr Muhammad Mustofa SH MH juga meminta manajemen PT JEE bersikap terbuka terkait penggunaan TKA.
Komisi I meminta klarifikasi pihak Imigrasi dan Disnaker mengenai data ketenagakerjaan. Pihak Imigrasi menyebut terdapat perbedaan data TKA antara laporan perusahaan dan catatan resmi.
Meski manajemen PT JEE bersikukuh penggunaan TKA sudah sesuai aturan, Komisi I menekankan laporan yang diterima menyebut beberapa TKA asal RRC bekerja dengan visa wisata, bukan sebagai tenaga ahli, dan melakukan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan tenaga lokal.
Menutup RDPU, Rival Pribadi menegaskan Komisi I akan kembali melakukan sidak bersama instansi terkait untuk memastikan pernyataan manajemen sesuai kondisi di lapangan.
“Kami akan turun lagi bersama instansi terkait untuk melihat langsung dan memastikan semua berjalan sesuai ketentuan,” tegas Rival.
