PELALAWAN, RIAU – Distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Pelalawan, Riau, mengalami tekanan setelah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) berhenti beroperasi akibat kebakaran. Kondisi semakin parah karena kuota BBM bersubsidi di SPBU penyangga terdekat dilaporkan telah habis.
Situasi tersebut memicu antrean panjang kendaraan hingga tiga sampai lima jam. Bahkan, stok BBM di SPBU penyangga kerap kosong sejak siang hari akibat meningkatnya beban pelayanan masyarakat dan kendaraan angkutan barang.
Kondisi ini menjadi perhatian serius karena Pelalawan merupakan salah satu jalur strategis distribusi logistik di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera. Terhentinya operasional satu SPBU berdampak pada pasokan BBM bagi kendaraan pengangkut sembako dan komoditas antarprovinsi.
Kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) Biosolar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite di SPBU penyangga disebut telah terserap habis. Akibatnya, pengelola SPBU kesulitan mengajukan tambahan pasokan melalui sistem Delivery Order (DO) karena khawatir melampaui batas kuota yang ditetapkan.
“Ini force majeure. Kami ingin melayani maksimal, tetapi terbentur kuota ketat BPH Migas. Kalau kami menyalurkan melebihi kuota tanpa diskresi resmi, kami harus membayar selisih harga keekonomian. Perlu intervensi pemerintah dan Pertamina segera,” ujar perwakilan pelaku usaha hilir migas di Pelalawan, Selasa (18/11/2026).
Dampak gangguan pasokan tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga para sopir angkutan logistik. Waktu tunggu berjam-jam dikhawatirkan menghambat pengiriman barang, meningkatkan biaya operasional, hingga memicu kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang libur akhir tahun.
Untuk mengantisipasi gangguan distribusi yang lebih luas, sejumlah pemangku kepentingan mendesak pemerintah dan Pertamina segera mengambil langkah darurat.
Dinas ESDM Provinsi Riau diminta menerbitkan rekomendasi alokasi darurat atau Emergency Reallotment dengan mempertimbangkan kebakaran SPBU sebagai kondisi kahar dalam pelayanan publik.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dan Fuel Terminal Sei Siak didesak mengalihkan sementara alokasi BBM SPBU yang terbakar ke SPBU penyangga terdekat. Penambahan pengiriman mobil tangki atau extra ritase, terutama pada malam hari, juga dinilai perlu dilakukan untuk mengurai antrean.
Pemerintah Kabupaten Pelalawan bersama BPH Migas juga diminta mengawal proses penyesuaian kuota tersebut hingga tingkat pusat agar penyaluran tambahan BBM memiliki dasar administrasi dan legalitas yang jelas.
Di sisi lain, pengelola SPBU penyangga menyatakan tangki pendam siap menampung tambahan pasokan dari Fuel Terminal Sei Siak. Pengawasan melalui verifikasi QR Code program Subsidi Tepat juga akan diperketat guna memastikan BBM bersubsidi diterima konsumen yang berhak.
Intervensi cepat pemerintah dan Pertamina dinilai penting untuk mencegah gangguan pasokan BBM berkembang menjadi hambatan distribusi logistik di jalur utama Sumatera.


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.