Medan |Titahnews.com – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., menegaskan komitmen Polda Sumut untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam memberikan pelayanan dan mengawal kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum.

Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Panggung Demokrasi Mahasiswa bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan berbagai organisasi mahasiswa se-Sumatera Utara di Aula Dinas Perhubungan Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai organisasi mahasiswa tersebut menjadi wadah dialog terbuka antara mahasiswa, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam menyampaikan aspirasi serta membahas berbagai persoalan di Sumatera Utara.

Di hadapan para mahasiswa, Kapolda Sumut menyampaikan bahwa Polri terus berupaya membangun komunikasi dan memperkuat kedekatan dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.

Menurutnya, sejak menjabat sebagai Kapolda Sumut, dirinya telah melaksanakan safari kamtibmas dengan mengunjungi berbagai elemen masyarakat untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia juga menegaskan adanya perubahan paradigma dalam penanganan aksi unjuk rasa. Polda Sumut kini lebih mengedepankan pendekatan pelayanan dibandingkan semata-mata pengamanan.

“Saat ini kami telah mengubah pengamanan unjuk rasa menjadi pelayanan unjuk rasa,” tegas Irjen Pol. Sonny Irawan.

Menurut Kapolda, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak masyarakat yang harus dihormati dan dilindungi. Karena itu, pelaksanaannya harus dikawal dengan pendekatan humanis agar berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumut juga memaparkan empat program prioritas Polda Sumut, yakni menjaga persatuan dan kesatuan, mengajak seluruh elemen masyarakat menolak narkoba, memberantas kejahatan jalanan, serta mewujudkan ketertiban berlalu lintas.

Secara khusus, ia mengajak mahasiswa untuk mengambil peran aktif dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, pemberantasan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu, dalam forum dialog, sejumlah organisasi mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi dan evaluasi terkait penyelenggaraan pemerintahan maupun penegakan hukum di Sumatera Utara.

Berbagai persoalan yang disoroti meliputi pemerataan pembangunan, pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan, penanganan konflik agraria, pemberantasan korupsi, peredaran narkoba, hingga evaluasi penggunaan kekuatan dalam pengamanan aksi unjuk rasa.

Dokumen aspirasi dari berbagai organisasi mahasiswa dan kelompok Cipayung selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara, perwakilan Ketua DPRD Sumut, Kapolda Sumut, serta perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution yang turut hadir mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pembangunan Sumatera Utara selama dua tahun terakhir dan menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan.

Perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan DPRD Sumut juga turut memberikan tanggapan terhadap sejumlah aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

Kegiatan kemudian ditutup dengan deklarasi bersama antara mahasiswa dan Forkopimda Sumatera Utara sebagai bentuk komitmen menjaga persatuan, demokrasi, serta kondusivitas daerah.

Melalui Panggung Demokrasi Mahasiswa ini, diharapkan komunikasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan kalangan mahasiswa semakin terbuka. Dengan demikian, berbagai aspirasi yang disampaikan dapat menjadi masukan konstruktif dalam mewujudkan Sumatera Utara yang aman, maju, dan kondusif.