PEKANBARU – Puluhan orang muda di Riau menggelar aksi di sejumlah titik Kota Pekanbaru, Senin (9/11/2026), sebagai respons terhadap Konferensi Para Pihak ke-31 (COP31) yang berlangsung pada 9–20 November 2026 di Antalya, Turki.

Mengusung tema “Stop Ambisi Pertumbuhan di Atas Ketimpangan” dengan pesan Life Beyond Profit, aksi tersebut menjadi bagian dari gerakan nasional yang mendesak pemerintah mengambil langkah nyata dan berkeadilan dalam menangani krisis iklim. Massa juga meminta pemerintah mengutamakan keselamatan masyarakat, mengakui hak-hak rakyat, serta menghentikan kebijakan yang dinilai sebagai solusi palsu dalam penanganan krisis ekologis.

Aksi ini melibatkan sejumlah organisasi dan komunitas, di antaranya Desk Disaster Region Riau, WANAPALHI, Forestry Student Club (FSC) dan Atok Belang Jurusan Kehutanan Universitas Riau, Laskar Penggiat Ekowisata (LPE) Riau, Mapala Humendala, Sahabat Keadilan Antargenerasi (SELARAS), WALHI Riau, LPM Bahana Mahasiswa, Brimapala Sungkai, Mapala Gaharu, serta Ruang Asa.

Rangkaian aksi diawali dengan pembentangan spanduk di sejumlah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Pekanbaru dan Jembatan Siak III. Peserta kemudian menyampaikan tuntutan melalui poster dan spanduk menggunakan perahu di Sungai Siak. Kegiatan ditutup dengan mimbar bebas yang diisi orasi, pembacaan puisi, serta permainan tradisional di Rumah Singgah Tuan Kadi.

Koordinator aksi, Alsept Syarif, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan untuk mengawal kebijakan pemerintah agar lebih berpihak pada perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat. Ia menilai sejumlah kebijakan pemerintah belum menjawab persoalan perubahan iklim, bahkan dinilai bertentangan dengan komitmen iklim global.

Alsept menyoroti perubahan target puncak emisi Indonesia dari 2030 menjadi 2035 serta rencana keberlanjutan penggunaan batu bara hingga 2060. Menurutnya, ketergantungan terhadap energi fosil masih menjadi persoalan serius dalam upaya mengatasi krisis iklim.

“Ketergantungan sektor energi terhadap batu bara masih berlangsung hingga 2026. Bahkan pemerintah menerbitkan kebijakan solusi palsu di sektor energi di Riau melalui PLTSa. Kemudian lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi karhutla semakin memperburuk krisis iklim serta mempertegas buruknya tata kelola SDA di Indonesia,” ujar Alsept.

Sementara itu, anggota Mapala Humendala, Livia Septiani Rioza, menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau. Ia mempertanyakan belum adanya korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, meskipun kebakaran disebut telah meluas hingga lebih dari 20 ribu hektare.

“Karhutla di Riau lebih dari 20 ribu hektare. Namun hingga saat ini belum ada korporasi yang ditetapkan menjadi tersangka. Padahal sebelumnya WALHI Riau telah menyampaikan temuannya ke Kemenhut, KLH, Polda Riau, bahkan ke Presiden Prabowo,” ungkap Livia.

Kritik terhadap kebijakan lingkungan juga disampaikan anggota LPM Bahana Mahasiswa, Zakiah Nurul Fitri. Ia menilai orientasi pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat turut meningkatkan kerusakan ekologis serta kerentanan warga terhadap dampak perubahan iklim.

“Krisis iklim tidak terjadi begitu saja. Ada kebijakan yang membiarkan hutan rusak, eksploitasi sumber daya alam terus berlangsung, dan keselamatan masyarakat yang dikesampingkan. Pemerintah seharusnya hadir untuk melindungi rakyat, bukan justru membiarkan kebijakan pembangunan memperparah ancaman terhadap kehidupan masyarakat,” tegas Zakiah.

Melalui aksi tersebut, orang muda Riau meminta pemerintah pusat dan daerah mengevaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam, memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan lingkungan, serta memastikan komitmen penanganan krisis iklim diwujudkan melalui kebijakan yang melindungi ruang hidup masyarakat.