POSO, TITAHNEWS.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Ir. Heningsih E.G. Tampai, M.Si., membuka Konsultasi Publik (KP) I penyusunan materi teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tambarana dan Pendolo di Hotel Ancyra Poso, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, akademisi, hingga perwakilan masyarakat. Sejumlah pejabat kementerian juga mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring.

Dalam sambutan tertulis Bupati Poso, dr. Verna G.M. Inkiriwang, M.PSDM., yang dibacakan Sekda, disebutkan bahwa kawasan Tambarana di Kecamatan Poso Pesisir Utara dan Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, serta kelestarian lingkungan.

Menurut Bupati, penyusunan RDTR menjadi langkah penting untuk memastikan pemanfaatan ruang berjalan terarah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investasi dan perizinan berusaha.

Ia menekankan, perencanaan tata ruang tidak cukup hanya mengandalkan kajian teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kearifan lokal, dan karakteristik masing-masing wilayah.

Karena itu, keterlibatan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dinilai penting agar dokumen RDTR yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.

Dalam konsultasi tersebut, tim penyusun dari Universitas Tadulako memaparkan hasil analisis, tujuan perencanaan, konsep struktur dan pola ruang, serta identifikasi materi tata ruang yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Pembahasan juga mencakup batas wilayah, potensi sumber daya alam, kawasan lindung, mitigasi bencana, hingga kesesuaian rencana pembangunan dengan daya dukung lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Poso berharap penyusunan RDTR Tambarana dan Pendolo menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, aspiratif, dan berkelanjutan. Dokumen tersebut nantinya diharapkan menjadi pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus mendukung arah pembangunan kawasan.

Kegiatan dilanjutkan dengan arahan Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, sesi pleno, dan diskusi yang dipandu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Poso. Rangkaian konsultasi dijadwalkan ditutup dengan penyepakatan serta penandatanganan berita acara.

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, pejabat fungsional penata ruang ahli utama, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Tengah secara daring, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso, tim Universitas Tadulako, camat, kepala desa, perwakilan BUMN/BUMD, akademisi, serta Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Provinsi Sulawesi Tengah.