PALI, 11 November 2026 – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Verifikasi Data Target dan Mutu Minimal Pelayanan Tahun 2027 yang berlangsung khidmat di Ruang Rapat Bupati PALI pada Rabu (11/11/2026).

Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PALI, Kartika Yanti, S.H., M.H., serta diikuti oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran teknis terkait di lingkungan Pemkab PALI. Rapat ini menjadi instrumen krusial bagi pemerintah daerah dalam merancang fondasi kebijakan publik sebelum memasuki tahun anggaran mendatang.

Dalam arahannya, rapat difokuskan pada dua agenda utama yang saling berkaitan erat. Pertama, melakukan pencermatan dan verifikasi mendalam terhadap penetapan data target jumlah warga negara yang berhak menerima layanan, serta memastikan kesiapan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemkab PALI untuk tahun anggaran 2027. Kedua, forum ini juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi secara menyeluruh capaian kinerja perangkat daerah hingga Triwulan III tahun berjalan.

Sekda Kartika Yanti menegaskan bahwa validitas data merupakan kunci utama agar program pembangunan tidak meleset dari sasaran. Tanpa data yang terverifikasi dengan baik di tingkat bawah, alokasi anggaran dan pelaksanaan program pelayanan dasar dikhawatirkan tidak akan memberikan dampak yang maksimal bagi warga Bumi Serepat Serasan.

“Verifikasi data ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan langkah fundamental untuk memastikan setiap warga PALI mendapatkan hak pelayanan dasar yang layak dan terukur pada tahun 2027 nanti. Melalui evaluasi Triwulan III ini pula, kita bisa melihat mana sektor yang sudah optimal dan mana yang perlu segera diakselerasi,” tegasnya dalam forum tersebut.

Lebih lanjut, seluruh perangkat daerah diminta untuk menanggalkan ego sektoral dan memperkuat sinergi lintas instansi. Sinkronisasi data antar-OPD dinilai mutlak diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih penerima manfaat maupun ketimpangan kualitas layanan di lapangan.

Melalui langkah perencanaan yang matang dan terukur ini, Pemkab PALI optimistis mutu pelayanan publik di berbagai sektor esensial—seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, hingga perlindungan sosial—akan semakin prima. Upaya berkelanjutan ini sekaligus menjadi pijakan nyata daerah dalam mendukung terwujudnya visi besar PALI Maju Menuju Indonesia Emas.