POSO – Wakil Bupati Poso, H. Soeharto Kandar, menyampaikan jawaban Bupati Poso atas pemandangan umum tujuh fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2027.

Penyampaian tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Poso di Banua Mpogombo Siwagi Lemba, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Poso Semuel Munda, S.E., didampingi Wakil Ketua I Sesi Kristina D. Mapeda, S.H., M.H., dan Wakil Ketua II Hj. Masdina, S.E.

Dalam rapat tersebut, Soeharto membacakan jawaban Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang, M.PSDM., atas pandangan, pertanyaan, kritik, dan saran dari tujuh fraksi DPRD, yakni Demokrat, Golkar, NasDem, PDI Perjuangan, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, serta Amanat Persatuan.

Pemerintah Kabupaten Poso menyampaikan apresiasi terhadap berbagai masukan DPRD dan menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan serta pedoman penyusunan APBD dari Kementerian Dalam Negeri.

Menanggapi kondisi pendapatan daerah, pemerintah menjelaskan bahwa pendapatan transfer disesuaikan dengan alokasi dari pemerintah pusat. Sementara itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dilakukan melalui digitalisasi pajak dan retribusi, perluasan objek pajak, pencegahan kebocoran, serta pemanfaatan aset daerah tanpa membebani masyarakat kecil.

Pada sektor belanja, pemerintah akan mengutamakan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Belanja operasional dan kegiatan seremonial yang tidak mendesak akan dirasionalisasi, sedangkan belanja modal diarahkan pada kebutuhan prioritas, termasuk pembangunan RSUD Poso, peningkatan jalan dan jembatan, irigasi, jaringan air minum, serta dukungan sektor pertanian.

Pemerintah daerah juga menegaskan komitmen memperkuat pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan ekonomi melalui sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan perdagangan. Investasi yang masuk diharapkan mampu membuka lapangan kerja bagi tenaga lokal sekaligus membangun kemitraan dengan pelaku usaha setempat.

Selain itu, penyaluran hibah dan bantuan sosial akan dilakukan berdasarkan kriteria dan data penerima yang valid. Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi anggaran serta mempercepat pelaksanaan program sejak awal tahun untuk menghindari penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran.

Terkait usulan peningkatan kompensasi tenaga ahli fraksi, pemerintah menyatakan akan melakukan kajian dengan mempertimbangkan standar keahlian, efisiensi, dan kemampuan keuangan daerah.

Dalam pembahasan selanjutnya, pemerintah daerah bersama DPRD menargetkan persetujuan bersama Ranperda APBD 2027 dapat diselesaikan paling lambat akhir November 2026, tanpa mengabaikan kualitas pembahasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif.

Menutup penyampaiannya, pemerintah berharap seluruh masukan fraksi menjadi landasan penyempurnaan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai penting untuk mendorong pembangunan Kabupaten Poso yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.