Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna mendukung agenda serta program nasional. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Bupati Bintan Roby Kurniawan usai menghadiri penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026, Selasa sore (20/01), di Ballroom Hotel Aston, Kota Batam.

Rakernas yang diikuti oleh 416 kabupaten se-Indonesia ini menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah untuk memformulasikan kebijakan dan program yang inovatif, adaptif, serta responsif terhadap berbagai tantangan dan isu global.

“Rakernas ini menjadi wadah strategis untuk membangun ruang diskusi dan kolaborasi antar daerah, termasuk dengan Pemerintah Pusat. Harapannya, melalui forum luar biasa ini dapat lahir rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat bagi setiap daerah. Bintan sendiri selalu siap membuka diri untuk berkolaborasi, terutama dalam mendukung agenda-agenda nasional,” ujar Roby usai penutupan kegiatan.

Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut memberikan arahan dalam Rakernas yang digelar sejak Minggu malam (18/01) tersebut. Di antaranya Menteri Sosial RI, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Nasional RI, serta Menteri Dalam Negeri RI yang secara resmi menutup Rakernas XVII APKASI Tahun 2026.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti sejumlah isu strategis nasional, salah satunya terkait optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Masih kita temukan BUMD yang bukannya menjadi penyumbang pendapatan daerah, tetapi justru masih bergantung pada APBD. Optimalisasi peran BUMD menjadi tantangan nyata agar mampu mandiri dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan ekonomi daerah melalui PAD,” tegas Tito.

Lebih lanjut, Mendagri juga mendorong seluruh kepala daerah untuk melakukan pemetaan serta identifikasi terhadap berbagai tantangan di wilayah masing-masing. Langkah ini dinilai penting agar solusi kebijakan yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi pembangunan daerah maupun pembangunan nasional.