Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melaunching Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di 11 Polda dan 22 Polres di Indonesia. Peluncuran ini dilakukan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).

Kapolri menegaskan, pembentukan Direktorat PPA-PPO di tingkat Polda dan Polres bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan serta perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan maupun tindak pidana perdagangan orang.

“Sehingga permasalahan korban dari kelompok rentan yang selama ini banyak terjadi di lapangan namun tidak dilaporkan, alhamdulillah dengan pembentukan Direktorat PPA-PPO semua korban bisa terlayani dengan baik,” ujar Sigit.

Ia menjelaskan, sejak Direktorat PPA-PPO dibentuk di tingkat Mabes Polri, jajaran kepolisian secara masif melakukan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian masyarakat, khususnya korban, agar berani melapor kepada aparat kepolisian.

“Kita sampaikan selama satu tahun dilaksanakan kegiatan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian masyarakat yang menjadi korban, agar benar-benar meyakini bahwa saat melapor mereka akan terlindungi. Karena di satu sisi, apabila pelayanan dan perlindungan tidak diberikan dengan baik, hal tersebut dapat menimbulkan trauma psikologis,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan bahwa Direktorat PPA-PPO juga akan memperkuat kolaborasi dengan kementerian, lembaga terkait, serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk kerja sama dengan pihak luar negeri.

“Untuk benar-benar memberikan pelayanan terbaik. Karena di satu sisi ada korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan di dalam negeri, namun di sisi lain juga banyak terjadi peristiwa people smuggling yang korbannya adalah warga negara Indonesia yang tertipu janji pekerjaan dan akhirnya menjadi korban di luar negeri melalui jalur tidak resmi,” papar Sigit.

Menurutnya, Direktorat PPA-PPO Polri akan hadir tidak hanya dalam penanganan kasus, tetapi juga dalam upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Sigit berharap, peluncuran Direktorat PPA-PPO ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya perempuan, anak, dan kelompok rentan.

“Ini adalah momentum yang harus terus kita dorong agar perlindungan terhadap perempuan, anak, serta korban people smuggling dapat kita maksimalkan ke depan. Kita akan terus meningkatkan profesionalisme personel, sekaligus membuka ruang kesetaraan gender di lingkungan Polri,” tuturnya.

Adapun 11 Polda dan 22 Polres yang dilaunching Direktorat PPA-PPO, yakni:

1. Polda Metro Jaya

  • Polres Metro Jakarta Barat

  • Polres Metro Jakarta Timur

  • Polres Metro Jakarta Utara

  • Polres Metro Jakarta Pusat

  • Polres Metro Bekasi Kota

2. Polda Jawa Timur

  • Polrestabes Surabaya

  • Polresta Sidoarjo

  • Polres Malang

  • Polres Probolinggo Kota

  • Polres Batu

3. Polda Sumatera Selatan

  • Polres Lahat

  • Polres Ogan Komering Ulu

  • Polres Musi Rawas Utara

  • Polres Ogan Ilir

4. Polda Jawa Barat

  • Polres Karawang

  • Polres Bogor

5. Polda Jawa Tengah

  • Polrestabes Semarang

  • Polresta Banyumas

  • Polresta Surakarta

  • Polresta Cilacap

  • Polres Magelang Kota

6. Polda Sumatera Utara

  • Polres Tanah Karo

7. Polda Sulawesi Selatan
8. Polda Kalimantan Barat
9. Polda Nusa Tenggara Barat (NTB)
10. Polda Nusa Tenggara Timur (NTT)
11. Polda Sulawesi Utara