Batam – Pagi di Sekupang berjalan seperti biasa. Angin laut berembus pelan, kapal-kapal datang dan pergi, dan denyut pelabuhan terus bergerak dalam ritme yang nyaris tak pernah tidur. Namun di sebuah ruangan di Kantor KSOP Kelas II Khusus Batam, Senin (26/1/2026), berlangsung percakapan yang tak kalah penting dari lalu lintas kapal di luar sana.

Percakapan tentang batas.
Tentang peran.
Tentang bagaimana kata-kata seharusnya berlabuh di tempat yang tepat.

Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dimaknai berbeda oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Batam. Bukan lewat seremoni atau perayaan meriah, melainkan melalui langkah yang lebih hening namun bermakna: datang untuk mendengar.

Ketua PWI Batam, Khafi Anshary, bersama jajaran pengurus beraudiensi dengan Kepala KSOP Khusus Batam, Takwim Masuku, yang didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Hendra Sucipto, Rangga Dwi Putra, Luderwijk, dan Syahrul Bahri. Pertemuan itu bukan untuk membangun jarak, melainkan menjembatani pemahaman.

“Momentum HPN ini kami maknai sebagai saat yang tepat untuk mengintrospeksi diri dan menerima seluruh masukan serta kritik terhadap kinerja kami selama ini,” ujar Khafi Anshary. Sebuah pernyataan yang jarang terdengar di ruang-ruang formal pers.

Bagi dunia jurnalistik, kritik biasanya mengalir keluar—ditujukan kepada kekuasaan dan lembaga. Namun hari itu, pers justru menarik napas dan berkata: kami siap dikritik.

KSOP Khusus Batam menyambut sikap tersebut dengan keterbukaan. Bukan dalam posisi defensif, melainkan sebagai mitra yang ingin dipahami secara utuh. Diskusi berlangsung hangat dan jujur, mengemukakan satu persoalan mendasar: masih adanya kesalahpahaman sebagian wartawan terkait tugas pokok dan fungsi KSOP.

“Semua yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran kapal di laut adalah tanggung jawab KSOP. Tapi ketika peristiwa terjadi di darat, itu sudah berada di luar kewenangan kami,” jelas Takwim Masuku.

Penjelasan yang terdengar sederhana itu ternyata memiliki dampak besar. Ia menjadi garis tipis yang selama ini kerap terlewat, padahal menentukan arah dalam proses peliputan.

Takwim mencontohkan kasus ledakan kapal di PT ASL yang terjadi berulang kali. Dalam peristiwa-peristiwa tersebut, KSOP kerap menerima permintaan konfirmasi dari wartawan, meski kejadian berada di ranah yang tidak sepenuhnya menjadi kewenangan mereka.

Meski demikian, KSOP tetap berupaya memberikan penjelasan sebatas kapasitas yang dimiliki. Sikap yang menunjukkan bahwa komunikasi tidak selalu berhenti pada batas formal kewenangan.

Di situlah letak pelajaran pentingnya. Bahwa jurnalisme bukan semata soal kecepatan menyampaikan informasi, melainkan juga ketepatan memahami struktur, fungsi, dan otoritas. Berita yang baik lahir bukan hanya dari keberanian bertanya, tetapi dari ketelitian mengetahui kepada siapa pertanyaan itu seharusnya diarahkan.

Pertemuan tersebut mungkin berlangsung tanpa sorotan kamera atau gegap gempita publikasi. Namun maknanya mengalir pelan, seperti arus laut yang tak selalu terlihat, tetapi menentukan arah pelayaran.

HPN 2026 di Batam pun menemukan wajahnya yang lebih dewasa:
bukan sekadar merayakan pers sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pihak yang bersedia belajar.

Di ruang audiensi itu, pers tidak kehilangan wibawanya. Justru di sanalah wibawa itu tumbuh—saat kerendahan hati membuka pintu, dan kata-kata belajar berlabuh di tempat yang semestinya. (tim*)