BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (19/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Amsakar menyoroti tingkat inflasi Kota Batam yang mencapai 3,99 persen, berada di atas target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memberikan perhatian serius terhadap sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di Batam, antara lain emas perhiasan, tarif angkutan udara, beras, daging ayam ras, serta makanan jadi.

“Tiga hal utama ini harus menjadi perhatian bersama. Apa yang bisa kita lakukan di tingkat daerah harus segera diikhtiarkan. Namun, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan nasional, seperti tarif angkutan udara, kita berharap ada pertimbangan khusus bagi Batam agar biaya yang ditanggung masyarakat dapat lebih ditekan,” ujar Amsakar.

Selain isu inflasi, Amsakar juga menyoroti data pertumbuhan ekonomi Batam pada triwulan I tahun 2026 yang tercatat sebesar nol persen. Menurutnya, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi riil yang terlihat dari berbagai indikator positif.

Ia menyebut meningkatnya kunjungan wisatawan, pertumbuhan investasi yang signifikan, serta stabilitas dunia usaha dan ketenagakerjaan sebagai indikator yang menunjukkan aktivitas ekonomi Batam masih bergerak baik.

Untuk memastikan akurasi data, Pemerintah Kota Batam berencana menggelar rapat koordinasi bersama BP Batam, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna melakukan pendalaman data secara komprehensif.

“Kita tidak memiliki kepentingan untuk mengubah data. Yang kita perlukan adalah data yang objektif dan akurat. Saya selalu menegaskan bahwa bekerja tanpa data ibarat orang berjalan dalam gelap tanpa arah. Sulit menentukan kebijakan yang tepat jika data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Wijidarto, menjelaskan bahwa stabilitas inflasi merupakan salah satu faktor penting yang menjadi perhatian investor dalam mengambil keputusan investasi.

Menurutnya, tingginya daya beli masyarakat Batam yang didukung pertumbuhan sektor industri menyebabkan arus barang dari luar daerah terus meningkat. Di sisi lain, keterbatasan lahan pertanian produktif membuat Batam masih bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain.

“Inflasi diukur dari perubahan harga, bukan semata-mata tingkat harga. Karena itu, menjaga stabilitas harga, terutama di pasar tradisional, menjadi sangat penting mengingat fluktuasinya cukup tinggi,” kata Rony.

Ia juga mengungkapkan bahwa emas perhiasan masih menjadi penyumbang inflasi terbesar di Batam dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, kelompok makanan jadi seperti nasi campur dan nasi goreng juga menunjukkan tren kenaikan harga yang konsisten dan masuk dalam lima besar penyumbang inflasi Kota Batam.

Turut mendampingi Wali Kota dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Batam Suhar, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait. Pertemuan juga dihadiri Kepala BPS Kota Batam, perwakilan Bulog, manajemen Garuda Indonesia, dan unsur TPID Kota Batam lainnya.

Melalui forum tersebut, diharapkan sinergi antarlembaga semakin kuat dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan kualitas data statistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Batam yang berkelanjutan.